Menuju konten utama

FFI Adukan Ketum PSSI & Sekjen ke Komite Etik, Apa Saja Poinnya?

FFI melaporkan Ketua Umum dan Sekjen PSSI ke Komite Etik terkait penerbitan SK Plt Ketum FFI di tengah desakan KLB dan rencana audit dana non-APBN.

FFI Adukan Ketum PSSI & Sekjen ke Komite Etik, Apa Saja Poinnya?
Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar memberikan sambutan pada pengundian (drawing) pembagian grup Piala Asia Futsal AFC 2026 di Jakarta, Rabu (5/11/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Konflik antara Federasi Futsal Indonesia/Asosiasi Futsal Indonesia (FFI/AFI) dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memasuki babak baru pada Selasa (17/11/2026). Kubu Michael Sianipar secara resmi melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026.

SK tertanggal 12 November 2026 tersebut memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024–2028. Dalam dokumen yang sama, PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Setelah SK tersebut beredar, FFI/AFI mengajukan surat keberatan kepada PSSI tertanggal Sabtu, 14 November 2026 yang diumumkan pada Senin (16/11). FFI/AFI menyebut ada 5 cacat formil dan materiil SK tadi. Salah satunya adalah melampaui kewenangan statuta, mengingat pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum adalah wewenang Kongres FFI, mengacu pada Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025.

Cacat lain yang diklaim FFI/AFI di antaranya adalah SK tersebut mengabaikan rekomendasi PSSI sendiri, tanpa prosedur dan hak jawab, cacat kecermatan hukum, dan anomali kuorum dan konflik kepentingan.

"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas," papar Michael Sianipar dikutip Antara pada Senin (16/11).

Apa Saja Isi Laporan FFI ke Komite Etik PSSI?

Usai melayangkan surat keberatan, pada Selasa (17/11), FFI/AFI mengumumkan bahwa pihak mereka resmi melaporkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Sekjen PSSI, Yunus Nusi, ke Komite Etik PSSI. FFI/AFI beralasan bahwa SK penunjukan Plt. Ketua Umum FFI tersebut ilegal sekaligus menabrak Statuta PSSI dan AD/ART FFI.

"Ketum FFI 2024-2028 Michael Victor Sianipar menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghalangi demokrasi atau KLB yang sah, melainkan untuk menguji kepatuhan prosedur, integritas, serta mencegah penyalahgunaan wewenang pimpinan organisasi. Laporan resmi ini juga telah ditembuskan ke FIFA dan AFC," keterangan yang dimuat dalam akun Instagram resmi FFI pada Selasa (17/11).

Laporan yang ditandatangani Michael Sianipar tersebut meminta pemeriksaan independen terhadap tindakan Ketua Umum dan Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam proses penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Dalam laporan ke Komite Etik PSSI tersebut pada Selasa (17/11/2026), FFI merinci empat poin dugaan pelanggaran.

Pertama, tidak adanya rujukan kewenangan dalam statuta. SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 mencabut mandat Ketum FFI tanpa merujuk satu pun pasal Statuta PSSI yang memberikan kewenangan itu. Padahal, Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat 3 huruf b dan Pasal 36 ayat 5 ART FFI menempatkan pemilihan dan pemberhentian ketua mutlak pada mekanisme Kongres Asosiasi Anggota.

Kedua, diabaikannya hak jawab. Dalam hal ini, pencopotan Michael Sianipar sebagai Ketua Umum FFI/AFI diterbitkan sepihak tanpa pemanggilan, klarifikasi, juga hak membela diri (merujuk pada Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI). Tidak terpenuhi pula syarat tiga kali teguran tertulis Badan Yudisial (merujuk Pasal 36 ayat 4 huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI). Sekjen PSSI juga dinilai mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam 30 hari kerja lewat tim ad hoc sesuai amanat Pasal 91 ayat 1 Statuta PSSI.

Poin ketiga adalah dugaan konflik kepentingan. Dalam poin ini, FFI meminta investigasi atas informasi adanya oknum anggota Exco PSSI, yang merangkap Plt. Ketua PSSI Provinsi, yang diduga menekan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) untuk mengajukan permohonan KLB. Jika informasi tersebut benar, dan oknum anggota Exco tersebut ikut dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Exco, seharusnya oknum tersebut wajib menyatakan konflik kepentingannya sekaligus mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 2 Statuta PSSI.

Terakhir, intervensi independensi. Menurut FFI, penunjukan Plt. Ketum FFI oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menggelar KLB Pemilihan FFI mengambil alih mekanisme internal organisasi. Hal ini berpotensi mencederai prinsip netralitas serta kebebasan anggota dari campur tangan pihak ketiga, merujuk pada Pasal 13 ayat 1 huruf k dan l serta Pasal 14 ayat 1 huruf b Statuta PSSI.

Michael Sianipar menegaskan langkah ini bukan untuk menghalangi KLB apabila dijalankan sesuai prosedur yang sah. Sebaliknya, tindakan yang ditempuh FFI/AFI ini diambil demi menjaga kepastian hukum agar kasus serupa tidak menimpa asosiasi anggota PSSI lainnya.

"Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepak bola Indonesia juga," ujar Michael, Selasa (17/11) dikutip Antara.

Dalam surat aduan ini, merujuk independensi Komite Etik PSSI sebagai badan yudisial, FFI memohon pembentukan tim investigasi khusus sesuai Pasal 77 ayat 6 Statuta PSSI untuk memeriksa dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026 serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan 48 surat permohonan KLB.

Dalih PSSI Soal SK Plt. Ketum FFI dan Rencana Audit Dana Non-APBN

Sebelumnya, PSSI menyatakan pencopotan Michael dan penunjukan Vivin Cahyani dilakukan untuk mencegah kekosongan kepemimpinan sekaligus menyiapkan KLB setelah puluhan klub dan AFP mengajukan permohonan KLB karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan FFI.

Dalam SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang diteken Erick Thohir dan Yunus Nusi, PSSI menyebut usulan KLB telah didukung 48 pemegang hak suara (20 klub dan 28 AFP), melampaui syarat minimal 2/3 suara.

Selain menunjuk Plt, Sekjen PSSI Yunus Nusi pada Sabtu (14/11/2026) mengumumkan rencana audit terhadap pengelolaan dana non-APBN di FFI, yang meliputi sponsor, kerja sama komersial, dan pendapatan organisasi lain. Tujuannya, untuk memeriksa sumber pendapatan, arus kas, serta pemenuhan kewajiban kepada anggota.

"Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia," kata Yunus dalam keterangan resmi di Jakarta dikutip Antara.

Update Terbaru Kronologi Singkat Konflik FFI vs PSSI

Urutan kronologis polemik di tubuh FFI/AFI sepanjang November 2026 dapat dipetakan sebagai berikut.

  • 4 November 2026: Michael Sianipar menerbitkan SK Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026 yang memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekjen FFI/AFI dengan alasan penataan organisasi.
  • 5 November 2026: Budi Setiawan menolak pemecatan tersebut dan menilai prosedurnya menyalahi Statuta PSSI karena tidak mendapat persetujuan PSSI.
  • 10-11 November 2026: 10 klub peserta Pro Futsal League (PFL), yaitu Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi, mendesak digelarnya KLB. Bersamaan dengan itu, lima Exco AFI/FFI mundur, yaitu Andri Paranoan dan Celni Pita Sari, Wibi Andrino, Dimas Bagus Kurniawan, serta Herman (Ketua AFP Jawa Barat).
  • 12 November 2026: Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto menegaskan permohonan KLB harus diverifikasi secara internal berdasarkan AD/ART hasil Kongres Biasa 12 Mei 2026.
  • 12 November 2026: Beredar SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tentang pemberhentian Michael Sianipar dan penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketum FFI. Michael menegaskan kepengurusannya tetap sah berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.
  • 14 November 2026: PSSI mengumumkan rencana audit dana non-APBN FFI terkait tunggakan subsidi klub dan insentif AFP.
  • 16 November 2026: FFI mengumumkan surat keberatan resmi atas SK Plt. PSSI dengan menguraikan lima cacat formil dan materiil.
  • 17 November 2026: FFI mengumumkan surat pengaduan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI dengan tembusan ke FIFA dan AFC.

Baca juga artikel terkait FUTSAL atau tulisan lainnya dari Fitra Firdaus

tirto.id - Olahraga
Penulis: Fitra Firdaus
Editor: Iswara N Raditya