tirto.id - BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 telah disalurkan dalam 5 tahap, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pada tahap V termin kedua ini, Kemnaker menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp1,2 juta untuk periode November-Desember 2020 kepada 567.723 pekerja/buruh.
Dengan disalurkankan tahap V termin kedua ini, maka Kemnaker telah menyalurkan BSU dari tahap I hingga tahap V, total sebanyak 11,052 juta penerima. Sedangkan berdasarkan laporan data per 23 November 2020, BSU termin kedua telah diterima oleh 5,928 juta orang penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Menaker Ida Fauziah menjelaskan secara rinci penyaluran BSU sejak tahap I hingga tahap V.
- Tahap I Kemnaker menyalurkan BSU kepada 2.180.382 pekerja/buruh.
- Tahap II disalurkan kepada 2.713.434 pekerja/buruh.
- Tahap III disalurkan kepada 3.149.031 pekerja/buruh.
- Tahap IV 2.442.289 pekerja/buruh.
- Tahap V kepada 567.723 juta pekerja/buruh.
"Penyaluran BSU ini, tentunya setelah diproses oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada bank penyalur, untuk selanjutnya di ditransfer ke rekening penerima baik Himbara (Himpunan Bank-Bank milik Negara) maupun non-Himbara, " kata Menaker Ida, seperti dikutip laman Kemnaker.
Menaker Ida mengungkapkan berdasarkan kajian yang dilakukan Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan, dengan berbagai skenario subsidi gaji/upah memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan kata lain, subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dengan gaji/upah di bawah 5 juta per bulan terbukti dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
“Dalam beberapa kesempatan saya bertemu langsung dengan para penerima BSU untuk mengecek langsung penerima nya sesuai kriteria dan memiliki manfaat. Alhamdulillah para penerima BSU tersebut mengaku adanya BSU sangat membantu untuk mempertahankan daya beli dan konsumsi rumah tangga khususnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari,"kata Menaker Ida.
Hal serupa juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, strategi pemerintah untuk menyebar BLT dan bantuan sosial dalam program jaring pengaman sosial efektif untuk mencegah angka kemiskinan bertambah.
Ia sebut tingkat kemiskinan akibat pandemi COVID-19 bisa mencapai 10,96 persen, namun karena pemerintah semakin gencar menebar jaring pengaman sosial di kuarta III, maka angka kemiskinan RI hanya menjadi 9,69 persen.
"Karena COVID-19 kenaikan dari jumlah kemiskinan sebenarnya 10,96 persen, tapi karena adanya perlindungan sosial pemerintah angkanya jadi 9,69 persen. Artinya kita tahu bahwa bansos yang diberikan cukup banyak itu memberikan bantuan," jelas dia dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA, Senin (23/11/2020).
Angka 9,69 persen, kata Sri Mulyani, lebih baik karena jika seandainya tidak COVID-19 saja jumlah kemiskinan ada di angka 8,9 persen. Jaring pengaman sosial tampaknya ampuh untuk menekan angka kemiskinan, kata dia.
Editor: Agung DH
