tirto.id - Tunisia kembali diguncang krisis politik. Pada Minggu, 25 Juli 2021, Presiden Kais Saied memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi sekaligus membekukan parlemen selama 30 hari. Ketua parlemen Rached Ghannouchi menyebut tindakan ini sebagai “kudeta terhadap revolusi dan konstitusi.”
Sebagai kepala negara, tanggung jawab Saied sebenarnya terbatas pada urusan hubungan luar negeri dan militer, sedangkan tata kelola domestik menjadi ranah PM Mechichi dan parlemen. Setelah kudeta, kekuasaan pun teralihkan sepenuhnya di genggaman Saied. Seminggu lebih setelah kudeta, Saied belum juga menunjuk perdana menteri dan baru mengangkat menteri dalam negeri.
Saied menggunakan Pasal 80 dari Konstitusi 2014 untuk menjustifikasi aksinya. Isinya menyatakan presiden boleh mengambil alih kontrol ketika “bahaya besar mengancam keamanan dan kemerdekaan negara.” Sebelum itu, presiden wajib berkonsultasi dengan perdana menteri dan ketua parlemen, serta melapor pada Pengadilan Konstitusional. Namun baik Mechichi dan Ghannouchi mengaku tidak dikontak. Pengadilan Konstitusional bahkan belum berhasil dibentuk setelah tujuh tahun.
Tidak heran jika partai islamis moderat berpengaruh di parlemen sekaligus penyokong PM Mechichi, Ennahda, bersikeras langkah Saied “tidak konstitusional”. Keprihatinan senada disampaikan oleh parlemen Turki, sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa masih mengamati perkembangan situasi sembari mendorong Tunisia tetap berada di dalam koridor hukum dan demokrasi.
Sebaliknya, langkah ini disambut meriah oleh puluhan ribuan pendukung Saied dengan kembang api dan mobilisasi di jalan raya. Sinyal hijau juga ditunjukkan oleh serikat buruh berpengaruh di Tunisia, Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), asalkan tindakan tersebut diterapkan sementara waktu saja. Sikap UGTT dipandang mengkhawatirkan mengingat mereka adalah badan independen yang dihormati, terlebih setelah memenangkan Nobel Perdamaian karena ikut berperan dalam negosiasi saat konflik terjadi pada 2013 silam.
Saied, Presiden Antipolitik Partisan
Saied berdalih negara dalam kondisi krisis karena kegagalan penanganan pandemi Covid-19 di bawah administrasi PM Mechichi. Frustrasi masyarakat juga berakar dari stagnasi ekonomi, biaya hidup tinggi, dan kejengahan terhadap elite politik yang tidak pernah sepakat dalam memutuskan kebijakan publik.
Protes menjelang kudeta ini merupakan aksi massa antipemerintah paling besar dalam sekian bulan terakhir, sekaligus demo anti-Ennahda paling kuat yang pernah terjadi dalam beberapa tahun belakangan.
Sejak awal Juli, Kementerian Kesehatan sudah mengakui kejatuhan sistem kesehatan dan menggambarkan situasi pandemi layaknya bencana. Masalah meliputi keterbatasan oksigen, tenaga medis yang sudah kelelahan, sampai pasien yang harus berbaring di samping jenazah korban Covid-19 karena keterbatasan staf untuk mengurusnya. Akhir Juli kemarin, PM Mechichi memecat Menteri Kesehatan—pemecatan keempat selama pandemi. Bersamaan dengan itu Saied mengumumkan militer akan mengambil alih penanganan krisis.
Memasuki Agustus, negeri dengan 11,7 juta populasi ini mencatat nyaris 600 ribu kasus dan lebih dari 20 ribu pasien meninggal (rasio kematian per kapita termasuk salah satu yang tertinggi di Afrika). Program vaksinasi tersendat. Kebuntuan politik akibat silang pendapat antara Saied dan Mechichi berkontribusi menghambat proses pemesanan vaksin, demikian menurut Amnesty International.
Sasaran kemarahan demonstran terutama ditujukan kepada Ennahda, partai terbesar di pemerintahan sekaligus salah satu partai islamis terbesar di Jazirah Arab pascarevolusi 2011 atau yang dikenal dengan Arab Spring. Kantor-kantornya dirusak.
Seiring itu semua terjadi, propaganda anti-Ennahda ramai digaungkan di media sosial oleh para influencer 'pemengaruh' yang terlacak berlokasi di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Narasi yang muncul adalah antigerakan islamis, yang juga mencerminkan kebijakan politik Arab Saudi dan UEA yang gencar menumpas kelompok Ikhwanul Muslimin sejak Arab Spring bergejolak. Ennahda banyak dipengaruhi oleh gagasan dan praktik politik Ikhwanul Muslimin.
Jika di banyak negara diredam, di Tunisia islamis seperti Ennahda justru berperan penting dalam pemerintahan. Dominasi di pemerintahan dimulai sejak mereka menang banyak dalam Pemilu 2011, padahal dua dekade lamanya dilarang berkecimpung di politik oleh diktator Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011).
Saied kerap terlibat cekcok dengan elite Ennahda bahkan sejak terpilih sebagai presiden pada 2019. Sebagai seorang politikus independen, mantan dosen ilmu hukum ini membenci politik partisan dan pemilihan anggota parlemen berdasarkan partai. Saied menghendaki “demokrasi individual”, di mana wakil rakyat dipilih mulai dari tingkat lokal berdasarkan karakter, alih-alih partai atau ideologi. Menurut Saied, wakil di tingkat lokal seharusnya memilih wakil regional, yang kelak menentukan anggota dewan tingkat nasional.
Saied juga tampak ingin mengonsolidasikan kekuasaan. Di pihak lain, Ennahda lebih nyaman dengan status quo. Dengan sistem yang masih berlaku sekarang (pembagian kekuasaan melalui koalisi parpol dan presiden), Ennahda lebih mudah melakukan manuver politik—hal yang menurut Saied sudah membatasi ruang geraknya.
Masalahnya pembagian kekuasaan antara presiden, perdana menteri, dan parlemen yang diatur dalam Konstitusi 2014 memang agak kabur. Akibatnya, Saied, PM Mechichi, dan ketua parlemen sekaligus pemimpin partai Ennahda Ghannouchi kerap ribut memperdebatkan lingkup kekuasaan masing-masing.
Perseteruan tidak berpusar hanya di antara tiga orang itu. Ada kehadiran faksi ketiga, yang menurut Sarah Yerkes, eks staf Pentagon dan peneliti kajian Timur Tengah di think tank Carnegie Endowment for International Peace, sulit dikategorikan dalam spektrum gerakan politik kiri dan kanan: Free Destourian Party. Faksi pimpinan pengacara bernama Abir Moussi ini sangat anti terhadap gerakan islamis dan menyerukan kembali otoritarianisme ala Ben Ali. Sejumlah pihak mungkin memang tidak keberatan dengan pengekangan hak-hak sipil asalkan perut kenyang.
Setelah mengambil alih kekuasaan, Saied juga mencabut hak impunitas para anggota dewan. Hal ini berdampak pada aksi penahanan mereka yang punya riwayat pelanggaran hukum di masa lalu (sekaligus kritis terhadap Saied), di antaranya Yassine Ayari yang juga narablog (pernah dijatuhi hukuman penjara karena menghina militer) serta Maher Zid dan Mohamed Affes dari partai Islam ultrakonservatif Karama (pernah bermasalah dengan polisi). Pengadilan juga membuka investigasi terhadap empat orang yang diduga berafiliasi dengan Ennahda atas tuduhan merencanakan kekerasan selama protes.
Saied juga memberlakukan jam malam selama satu bulan dan larangan berkumpul lebih dari tiga orang. Polisi bahkan dikerahkan untuk menutup kantor media Al Jazeera di ibu kota Tunis.
Saied mengelak tudingan bakal jadi pemimpin otoriter meski tindakan-tindakanya belakangan ini cenderung represif. “Kenapa kalian pikir saya, pada usia 67 tahun, mau meniti karier sebagai diktator?” kata Saied dalam pertemuan yang dihadiri wartawan New York Times Vivian Yee, Jumat (30/7/2021). Sembari menyatakan kagum terhadap Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Saied bersikeras tidak akan menggerus kebebasan dan demokrasi hasil jerih payah rakyat Tunisia.
Di jalanan ibu kota, Yee mendapati warga menjalani hidup normal tanpa ada sedikit pun suasana hendak memprotes tindakan Saied. “Masyarakat terlihat puas menunggu dan menyaksikan apa yang akan dilakukan orang yang mereka percayakan untuk memperbaiki negara,” tulis Yee.
Masalah Ekonomi
Selama satu dekade terakhir, negeri kecil di pucuk benua Afrika ini dianggap sebagai teladan demokrasi yang lahir dari gelombang Arab Spring. Sejak rezim Ben Ali runtuh pada Januari 2011, riak-riak yang bermunculan dipandang relatif lebih kalem dibandingkan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara lain. Untuk menyebut beberapa saja: Mesir kembali jatuh ke tangan diktator militer, sementara Libya, Yaman, dan Suriah berlarut dalam konflik sipil berkepanjangan.
Tunisia mengalami cobaan pertamanya pada 2013. Tahun itu, Mohamed Brahmi dan Chokri Belaid, anggota parlemen dari faksi sekuler yang kritis terhadap Ennahda, tewas ditembak. Aura permusuhan memang kental di antara kubu islamis (yang waktu itu berkuasa di parlemen) dan oposisi sekuler. Ennahda dipandang tidak cukup bertindak untuk melawan radikalisme islamis. Demonstrasi anti-Ennahda pun menyeruak seiring ramainya tudingan bahwa mereka berada di balik pembunuhan.
Kala itu Tunisia tidak sampai jatuh terlalu dalam ke kubangan krisis berkat peran sentral institusi dan masyarakat sipil. Konflik antarfaksi politik berhasil diredam setelah dijembatani oleh Kuartet Dialog Nasional, yang terdiri dari UGTT, asosiasi pengacara nasional, kelompok dagang dan industri, serta Liga Hak Asasi Tunisia. Mereka juga ikut mendorong tercapainya konsensus dalam penyusunan konstitusi baru pada 2014 serta pemilu parlemen dan presiden, yang diagendakan setiap lima tahun.
Namun demikian, pencapaian ini tak serta merta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi. Merangkum laporan Edwin Tran di International Review, setelah Revolusi Melati 2011, banyak sektor industri bertumbangan seiring investor asing mulai menarik diri. Pemasukan dari turisme juga merosot terutama setelah serangan teror dari simpatisan Negara Islam di Sousse pada 2015.
Produk Domestik Bruto dipandang jauh lebih baik selama era Ben Ali (rata-rata mencatat pertumbuhan 5 persen, relatif lebih tinggi dari negara Afrika lain), ekonomi lebih terdiversifikasi, dan kebijakan negara tentang perencanaan keluarga mendorong peningkatan rata-rata pendapatan per kapita terutama sepanjang 2005-10. Namun ekonomi warisan Ben Ali dan para kroni bisnisnya pula yang membuat Tunisia menderita, termasuk angka pengangguran tinggi, liberalisasi yang lamban, dan kurangnya investasi swasta.
Pada 2017, Tunisia beralih kepada IMF untuk pinjaman senilai 2,8 miliar dolar AS selama empat tahun. Sebagaimana banyak negara lain, paket pinjaman ini dibarengi dengan program penyesuaian struktural yang tujuan utamanya adalah semakin mengintegrasikan ekonomi suatu negara ke ekonomi global. Dalam konteks Tunisia, pemerintah terpaksa mengetatkan anggaran yang berdampak pada peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menarik “kontribusi sosial” dari masyarakat. Harga komoditas sehari-hari pun meningkat, mulai dari tepung sampai tagihan telepon dan internet, yang direspons dengan demonstrasi besar pada 2018.
Lesunya perekonomian Tunisia juga bisa ditelusur pada tendensi proteksionis mereka, tutur Ghazi Ben Ahmed dalam analisis di Washington Institute pada 2019 silam. Ahmed mencontohkan bagaimana terdapat tekanan dari otoritas untuk melindungi perusahaan dan industri dalam negeri, misalnya dengan keputusan menjatuhkan pajak konsumsi sampai 75 persen untuk material bahan bangunan. Tujuannya untuk mengerem impor granit dan marmer dari Eropa. Pada waktu sama hal tersebut turut membebani industri konstruksi di Tunisia.
Perdagangan bebas dengan Uni Eropa dianggap merugikan sehingga impor harus ditekan demi melindungi pasar domestik dan lapangan kerja. Faktanya memang Tunisia mengalami defisit perdagangan yang lebih besar dalam sepuluh tahun terakhir ini, dengan kisaran per tahun antara 6-7 miliar dolar AS. Di sisi lain, menurut Ahmed, mustahil bagi Tunisia untuk membatasi hubungan dengan pasar Uni Eropa, yang merupakan partner dagang terbesarnya. Pada 2020 misalnya, 70 persen ekspor Tunisia ditujukan pada Uni Eropa, sementara 48 persen produk impor berasal dari sana.
Akhirnya pandemi Covid-19 memperparah kondisi sosio-ekonomi tersebut. Menurut data World Bank, tingkat pengangguran di Tunisia meningkat dari 15 persen sebelum pandemi jadi 17,8 persen pada kuartal pertama 2021, sementara Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kontraksi sampai 8,8 persen. Pandemi juga meningkatkan rasio utang pemerintah hingga tembus 91 persen dari PDB—jauh dari kisaran 40 persen pada 2010 atau persis sebelum Ben Ali lengser. Sebagai perbandingan, selama pandemi, perekonomian Indonesia turun 2 persen dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 41 persen.
Editor: Rio Apinino
