tirto.id - Donald Trump telah mengancam akan menyetop "miliaran" dolar bantuan AS untuk negara-negara yang mendukung resolusi PBB yang menolak pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pernyataannya ini disampaikan setelah Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, memberi peringatan kepada sekitar 180 dari 193 negara anggota. Ia mengecam akan "mengingat nama" negara-negara yang menyetujui resolusi PBB tersebut dalam sidang Majelis Umum yang digelar Kamis (21/12/2017) waktu setempat.
"Presiden akan mengawasi pemungutan suara ini dengan hati-hati dan meminta saya melaporkan kembali kepada mereka yang telah memilih untuk melawan kami," kata Haley.
Berbicara pada rapat kabinet pada Rabu (20/12/2017) waktu AS, Trump memperkuat ancaman Haley.
"Biarkan mereka memilih melawan kita," katanya kepada anggota kabinet yang hadir.
"Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Ini tidak seperti dulu dimana mereka bisa memilih melawan kami [AS] dan kemudian kami membayar mereka ratusan juta dolar," kata Trump seperti dikutip The Guardian. "Kami tidak akan dimanfaatkan lagi."
Peringatan soal pemutusan bantuan tersebut muncul terutama ditujukan pada anggota PBB di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang dianggap lebih rentan terhadap tekanan AS.
Mesir, yang merancang resolusi Dewan Keamanan PBB soal status Yerusalem pada Senin (18/12/2017) lalu dinilai sangat rentan sebab negara yang dipimpin Abdul Fattah as-Sisi itu menerima $1,2 miliar bantuan AS tahun lalu.
Namun, ancaman Trump dimungkinkan juga dapat menggema di negara lain, termasuk di Inggris, yang berharap dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan cepat setelah Brexit dengan Washington.
Pertemuan mendesak Majelis Umum PBB pada Kamis ini dihelat untuk memprotes veto AS pada pertemuan Dewan Keamanan (DK) Senin lalu atas sebuah resolusi mengenai penolakan status Yerusalem - yang didukung oleh 14 anggota lainnya.
Resolusi itu menuntut agar semua negara mematuhi resolusi DK PBB yang sudah ada sebelumnya di Yerusalem, sejak tahun 1967, termasuk persyaratan bahwa status akhir kota itu diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.
Sekutu utama AS Inggris, Perancis, Italia, Jepang, dan Ukraina termasuk di antara 14 negara di dewan beranggotakan 15 orang itu mendukung resolusi pada Senin lalu. Mereka pun diharapkan dapat melakukan hal yang sama saat sidang Majelis Umum.
Para diplomat yang hadir mengharapkan dukungan kuat untuk resolusi tersebut, yang tidak mengikat, terlepas dari tekanan AS untuk melakukan abstain atau memberikan suara menentangnya. Namun, seorang diplomat dewan mengatakan Kanada, Hungaria dan Republik Ceko mungkin tunduk pada tekanan AS dan tidak mendukung rancangan resolusi tersebut.
Kritikus menunjukkan bahwa pengakuan Trump terhadap Yerusalem - dan juga hak veto AS - keduanya bertentangan dengan banyak resolusi DK PBB.
Rancangan resolusi baru untuk Majelis Umum nanti sangat mirip dengan resolusi DK PBB. Namun, tidak ada hak veto dalam Majelis Umum bahkan untuk anggota tetap.
Resolusi tersebut nantinya juga akan menegaskan kembali 10 resolusi DK PBB soal Yerusalem, yang dimulai pada tahun 1967, termasuk persyaratan bahwa status akhir kota harus diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.
"Menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografis kota suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, dan harus dibatalkan".
Rancangan resolusi "menuntut agar semua negara mematuhi resolusi DK PBB mengenai kota suci Yerusalem, dan tidak mengakui tindakan yang bertentangan dengan resolusi tersebut."
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu mengatakan kepada wartawan di Bandara Atatürk di Istanbul bahwa mereka yakin negara-negara anggota PBB akan mengabaikan ancaman dari AS.
"Tidak ada negara terhormat yang tunduk pada tekanan seperti itu," kata Çavuşoğlu. "Dunia telah berubah. Keyakinan bahwa 'saya kuat karena itu saya benar' telah berubah. Dunia saat ini memberontak melawan ketidakadilan."
Seorang diplomat senior dari sebuah negara Muslim mengatakan tentang kecaman Nikki Haley: "Banyak negara menggunakan intimidasi terang-terangan karena mereka tahu tidak memiliki argumen moral atau hukum untuk meyakinkan orang lain."
Sementara itu, seorang diplomat senior barat, menggambarkan ancaman itu sebagai "taktik yang buruk" di PBB "tapi cukup bagus untuk Haley 2020 atau Haley 2024", mengacu pada spekulasi bahwa Haley dapat mencalonkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi.
"Dia tidak akan memenangkan suara apapun di Majelis Umum atau Dewan Keamanan, tapi dia akan memenangkan beberapa suara di populasi AS," kata diplomat barat tersebut.
Seorang diplomat senior Eropa sepakat bahwa Haley tidak mungkin menguasai banyak negara bagian PBB.
"Kami kehilangan beberapa kepemimpinan di sini dari AS dan jenis surat [ancaman] ini jelas tidak membantu untuk membangun kepemimpinan AS dalam proses perdamaian Timur Tengah," kata diplomat tersebut.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
