tirto.id - Salah satu anggota Majelis Syuro DPP PKS Triwisaksana menolak dan menganggap tidak perlu fit and proper test yang akan dilaksanakan partainya terhadap dua nama Cawagub DKI Jakarta yang akan disetor ke DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, menurut dia, hal itu sama saja partai tidak percaya kepada kadernya yang dimandatkan menjadi Cawagub DKI Jakarta.
"Kalau pendapat saya pribadi itu fit and proper test tidak perlu dilakukan. Karena itu ada anggapan bahwa Cawagub tidak proper, tidak capable. Gitu, jadi ini tidak berhak melakukan fit and proper test. Kecuali anda pilih Direktur BUMD atau Kepala Dinas. Ini kan Wakil Gubernur. Mana ada Wagub di tempat lain ditest dulu?," katanya kepada awak media, Rabu (7/11/2018) sore.
Ia mengatakan bahwa jika ada fit and proper test, itu tandanya calon yang diajukan oleh PKS dianggap tidak layak, sehingga harus diuji terlebih dahulu.
"Seharusnya hanya memperkenalkan, bukan tes. Calon PKS dikenalkan ke Gerindra. Khususnya ya. Kalau untuk PKS ya buat apa. Kan calonnya dari PKS," katanya.
Ia juga mencontohkan ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, uang dicalonkan oleh Gerindra dan PKS pun tak menggunakan fit and proper test.
"Jika ada fit and proper test, berarti ada keraguan. Seharusnya diperkenalkan PKS ke Gerindra. Terus diajukan ke DPRD. Gerindra hanya diskusi aja, bukan tes," katanya.
"Menurut saya ada fit and proper test bakal potensi memperpanjang penetapan Wagub. Tolak ukur lulus tes apa? Harus disusun lagi disepakati lagi," tutupnya.
Pada Senin (5/11/2018), Gerindra dan PKS telah menyepakati bahwa yang akan mencalonkan nama Cawagub DKI Jakarta ke DPRD DKI Jakarta adalah dari kubu PKS.
Sementara dari kubu PKS, ada dua nama santer terdengar: Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Kendati demikian, kubu PKS sendiri belum mengeluarkan nama-nama resminya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Yandri Daniel Damaledo
