tirto.id - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan oleh BNI Syariah dalam rangka penyediaan transportasi layak di Jakarta.
Direktur Pelayanan dan Pengembangan Bisnis Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan, nantinya seluruh pengusaha operator angkutan umum pengumpan bus dapat menjadi mitra Transjakarta untuk meremajakan atau merevitalisasi angkutan umum mereka menjadi baru dengan harga Rp708 juta per unit bus.
"Pola yang kita kembangin itu awalnya kan melalui koperasi, jadi masing-masing koperasi. PT itu masuk melalui LKPP ya, kemudian baru kerja sama dengan TJ (TransJakarta). Namun dengan swadaya, ini membuka kesempatan pemilik perorangan cuma syaratnya adalah pemilik yang punya unit, maka unit lama itu diputer dengan unit baru," ungkap Welfizon di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).
Welfizon menjelaskan, biaya peremajaan dapat dicicil selama tujuh tahun melalui BNI Syariah dengan uang muka sebesar Rp75 juta. Namun, dengan dana subsidi dari pemerintah, mitra TransJakarta hanya perlu mengeluarkan biaya untuk angsuran satu unit bus yakni sebesar Rp562 juta.
Ia yakin dengan konsep seperti itu, akan ada banyak pengusaha operator bus yang tertarik untuk meremajakan bus mereka dan bergabung menjadi angkutan umum pengumpan dalam sistem transportasi terintegrasi Bus Rapid Transit (BRT).
"Dengan konsep seperti ini, akan lebih banyak mitra yang bergabung. Karena kan fokus utama revitalisasi lalu integrasi semua bus di Jakarta," katanya menerangkan.
Saat ini, kata Welfizon, ada 20 unit bus yang siap beroperasi dari hasil kerja sama TransJakarta, pengusaha, dan BNI Syariah. Untuk tahap awal selama satu tahun ditargetkan akan ada 100 bus yang direvitalisasi oleh TransJakarta dan bergabung dalam sistem BRT.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Andriansyah menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, hal tersebut akan mempercepat proses integrasi angkutan umum di Jakarta yang memiliki standar pelayanan minimal, standar prosedur operasi, dan rencana operasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemda.
"Selama ini kota terbentur masalah kepemilikan Metromini, dualisme, sehingga Transjakarta bingung nih, sebenernya kita perlu kerja sama dengan siapa sih, kalau kita kerja sama si A, ntar yang B komplain. Yang B, si A komplain. Akhirnya kerja sama sama siapa? Langsung pada perorangan, pemilik," ujarnya.
Andri menyebut, integrasi angkutan umum ke sistem BRT akan menguntungkan pengusaha dan pihak perbankan. Sebab, pembayaran angsuran akan diambil langsung dari keuntungan harian yang diperoleh setelah bus beroperasi. "Mempunyai kejelasan pembayaran. Dia melakukan kredit bank kan, nanti yang bayar, istilah kata, operator (bus)."
"Terus pendapatan juga jelas. Dalam melakukan aktifitasnya, dia enggak ngoyo, ngejar setoran, tapi dia harus mengikuti SPM yang kita buat seperti itu," katanya menambahkan.
Jika sudah terintegrasi, kata Andri, maka para sopir angkutan yang sebelumnya bekerja untuk para pengusaha akan diberikan pelatihan oleh Pemprov DKI dan dipekerjakan dengan gaji dua kali lipat di atas UMP.
"Harus. Memang cari supir gampang? Cuman kita sekolahin dulu supaya dapat sertifikasi. Enggak gampang cari supir," ungkapnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari
