tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku sudah menegur para pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP se-Kota Medan, Sumatera Utara. Teguran ini diberikan menyusul penolakan yang dilakukan mereka terhadap menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution yang akan maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan.
Menurut Hasto, teguran harus diberikan olehnya karena PAC PDIP se-Kota Medan dianggap telah melakukan sesuatu di luar kebijakan partai.
“PAC sudah kami tegur, karena untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan Pilkada itu berada di Dewan Pimpinan Pusat Partai,” kata Hasto saat ditemui di Kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Ia mengatakan tugas pada tataran PAC PDIP adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan ke pimpinan pusat, bukan untuk menyampaikan sikap politik kepada publik. Hasto menilai PAC berfungsi sebagai infrastruktur terdepan untuk tujuan menyerap aspirasi masyarakat.
Sedangkan, terkait pencalonan untuk Pilkada di PDIP sendiri merupakan kewenangan penuh dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Karena kewenangan pencalonan itu berada di DPP partai dalam rangka ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” katanya.
Dilansir dari Antara, Selasa (7/1/2020) Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP se-Kota Medan mendeklarasikan dukungannya kepada Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution untuk maju menjadi Wali Kota Medan. Ketua PAC PDIP Medan Johor Gumana Lubis, mengatakan deklarasi tersebut dilakukan jelang pelaksanaan Rakernas PDIP dalam waktu dekat.
Akhyar, yang merupakan kader PDIP, dinilai lebih mampu memimpin Kota Medan ketimbang menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, yang juga mendaftarkan diri melalui PDIP.
"Sebagaimana diinstruksikan sebelumnya, bahwa untuk pencalonan kepala daerah, PDIP akan mengutamakan kader mereka untuk maju," kata Gumana.
Meski begitu, Hasto menilai penolakan terhadap Bobby itu wajar dalam demokrasi, kendati menurutnya penolakan tersebut tidak mencerminkan disiplin partai.
"Ya, itu demokrasi. Itu demokrasi. Nah, sehingga kami sedang proses pembahasan, sehingga semuanya sebaiknya menunggu keputusan dari ibu Megawati Soekarnoputri," pungkas Hasto.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Bayu Septianto
