TKN Kerahkan Kepala Daerah untuk Kampanye Terbuka

tirto.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf bakal 'habis-habisan' di sisa waktu kampanye Pilpres yang tersisa tiga pekan. Tak hanya jaringan relawan, kepala pemerintahan di sejumlah daerah juga akan dilibatkan untuk memaksimalkan peraihan suara pada 17 April mendatang.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto mengatakan, beberapa kepala daerah bakal 'turun gunung' sebagai juru kampanye nasional (jurkamnas) dalam kampanye terbuka mulai berlangsung besok, Minggu, 24 Maret 2019.

Para kepala daerah itu berasal dari unsur partai koalisi dan non koalisi yang memberikan dukungannya secara terbuka kepada paslon 01. Meski demikian, Hasto menyebut bahwa semua kepala daerah tersebut tak akan memanfaatkan fasilitas negara.

"Karena kampanye serentak di 17 provinsi, di tiap zona kami melibatkan kader PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem Hanura, PKPI, Perindo, PSI dan PBB untuk semua terlibat yang punya kader di pemerintahan untuk aktif," ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).

Sejumlah kepala daerah yang bukan merupakan kader partai koalisi, lanjut Hasto, tersebar di sejumlah wilayah baik bagian timur, tengah maupun barat Indonesia. Serangan darat maupun udara juga akan makin digencarkan mengingat batas waktu kampanye terbuka hanya sampai 13 April 2019.

"Jadi semua kita rancang termasuk dari Cirebon kemudian dari Maluku. Maluku Utara itu beberapa kader partai lain menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi, semua kita libatkan," imbuh Sekjen PDIP tersebut.

Salah satu kepala daerah yang bukan merupakan kader partai koalisi Jokowi-Ma'ruf namun bisa membantu pemenangan, sebut Hasto, adalah Gubernur Banten Wahidin Halim. "Ini nanti baru akan dilihat. Baru kita cermati," imbuhnya.

TKN juga menyebut bahwa akan ada 5.320 Jurkamnas yang dikerahkan selama kampanye terbuka. Di antaranya adalah menteri, pimpinan partai politik, sampai ulama.

Beberapa menteri yang dilibatkan adalah Menseskab Pramono Anung (PDIP), Menko PMK Puan Maharani (PDIP), Menaker Hanif Dhakiri (PKB), serta Menteri KLHK Siti Nurbaya (Nasdem).