Timses Bantah Prabowo Kampanye di Sarasehan Pesantren Kemenag

tirto.id - Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto berkelakar di hadapan 2.000 pengurus lebih pengelola pondok pesantren (Ponpes) se-Indonesia. Candan tersebut ditujukan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam acara Sarasehan Peningkatan Kemandirian Pesantren di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (16/12/2023) kemarin.

“Saya kok punya firasat ya, sepertinya Gus Yaqut akan, akan berperan terus di republik ini. Tapi ini firasat,” ucap Prabowo di acara tersebut.

Prabowo hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Acara sasarehan tersebut digelar oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Tak cukup berseloroh, Prabowo juga memuji Yaqut dalam kesempatan itu. Dia menilai Yaqut merupakan sosok yang pemberani.

“Saya suka sama beliau, orangnya berani. Banser rupanya ya, ngeri juga ya,” kata Prabowo.

Prabowo menilai Yaqut sebagai orang lapangan yang tangguh.

“Saya tenang karena ada Gus Yaqut di sebelah saya,” tambah dia.

Kehadiran Prabowo Disorot

Kehadiran Prabowo di acara yang diadakan Kemenag itu menuai respons kritis dari koalisi masyarakat sipil. Mereka mewanti-wanti potensi kampanye terselubung sebab Prabowo merupakan kontestan Pilpres 2024.

“Kegiatan Kemenag yang dibiayai oleh anggaran negara harus mendapat perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena ada potensi kegiatan tersebut menjadi ajang kampanye terselubung bagi Capres Prabowo Subianto,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/12/2023).

Dengan menggunakan nalar sehat, kata dia, kegiatan Kemenag yang menghadirkan capres nomor urut dua itu, sulit untuk tidak dinilai publik sebagai kampanye terselubung.

Menurut dia, jika alasan substantifnya adalah topik bela negara, banyak pihak lain yang dapat dihadirkan sebagai narasumber. Misalnyaa Lemhanas, BPIP RI, dan lain sebagainya.

“Dalam konteks itu, meski dalam undangan Kemenag yang beredar di masyarakat Prabowo Subianto diundang sebagai Menteri Pertahanan, namun sulit untuk dilepaskan dari posisi dan status yang bersangkutan sebagai capres dalam Pemilu 2024,” ujar Gufron.

Ia mengingatkan, penggunaan sumber daya negara baik secara terbuka maupun terselubung untuk kepentingan pemenanganan kontestasi salah satu kandidat, merupakan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan.

Tindakan tersebut dinilai melanggar prinsip keadilan (fairness) dalam pemilu.

“Di mana terdapat sumber daya negara yang disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu kandidat dan pada saat bersamaan merugikan kandidat yang lain,” terang Gufron.

Dia menilai, seharusnya Kemenag tidak menghadirkan Prabowo Subianto demi mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kandidat tertentu.

Apalagi hal tersebut terjadi di tengah meluasnya keraguan masyarakat terhadap netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kegiatan Kemenag yang menghadirkan Prabowo Subianto justru semakin mempertebal ketidakpercayaan masyarakat,” tegasnya.

Kubu Prabowo Bantah Berkampanye

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Afriansyah Noor menyatakan apresiasi positif, atas imbauan yang diberikan masyarakat sipil.

Ferry, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa dalam acara tersebut Prabowo tidak sama sekali melakukan kampanye di hadapan pengurus pesantren.

“Beliau (Prabowo) sendiri tidak menyampaikan visi-misi, atribut, slogan, dan APK itu nggak ada masalah seharusnya,” ujar Ferry dihubungi reporter Tirto, Minggu.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu menyatakan, saat ini memang ada kontestan Pilpres yang masih menjabat sebagai menteri. Mereka adalah Prabowo Subianto (Menhan) dan Mahfud MD (Menkopolhukam).

Kontestan, kata dia, memang harus jeli dan menahan diri selama diundang dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Namun, Ferry menilai ketentuan pengawasan tetap ada di tangan Bawaslu.

“Dua orang itu memang mempunyai posisi yang tipis-tipis. Kalau dibilang kampanye ya tidak, karena mereka sebagai perwakilan lembaga negara bisa diundang siapapun,” ucapnya.

Masyarakat diminta mengerti bahwa jabatan yang diemban Prabowo saat ini memang masih melekat. Sehingga Prabowo bisa saja hadir dalam gelaran sebagai seorang Menhan.

“Tentunya Pak Prabowo juga dengan Pak Mahfud bisa membedakan saat diundang sebagai menteri maka tidak bicara soal Capres-cawapres,” pungkas Ferry.