Menuju konten utama

Timses Ahok: Mau Istighosah di Masjid Apa Harus Lapor PWNU?

Sekretaris Tim pemenangan Ahok-Djarot, Ace Hasan Syadzily berharap kehadiran Ahok di acara “Istighosah Kebangsaan Warga Nadhliyin DKI Jakarta” mestinya tidak dipolitisir.

Timses Ahok: Mau Istighosah di Masjid Apa Harus Lapor PWNU?
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan pidato saat menghadiri Istighosah Kebangsaan warga Nahdliyin di Jakarta, Minggu (5/2). Istighosah yang diselenggarakan warga Nahdliyin Jakarta dan PPP tersebut untuk mendoakan agar bangsa dan negara Indonesia khususnya warga Jakarta aman dan tertib. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/17

tirto.id - Sekretaris Tim pemenangan pasangan calon nomer dua, Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saeful Yusuf, Ace Hasan Syadzily menilai kehadiran Ahok di acara “Istigosah Kebangsaan Warga Nadhliyin DKI Jakarta” mestinya tidak dipolitisir. Sebab, kegiatan tersebut dinilai tidak ada hubungannya dengan lembaga Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut dia, keluarga Nahdliyin DKI Jakarta tidak harus melaporkan pada pengurus NU mengenai kegiatan yang dibuat serta orang-orang yang diundang. “Mau istigosahan di masjid apa harus lapor PWNU? Enggak mesti dong. Masa semua kegiatan yang terkait dengan ritual NU harus lapor kepada PWNU? Kan, enggak dong,” terangnya kepada Tirto, Senin (6/2/2016).

Dia menambahkan, “Istigosah Kebangsaan Warga Nadhliyin DKI Jakarta” yang diselenggarakan oleh Djan Faridz, tak berbeda dengan kegiatan-kegiatan lain yang pernah diselenggarakan sebelumnya. “Pak Djan Faridz mantan ketua PWNU DKI Jakarta. Beliau kalau mengadakan acara apapun, karena beliau adalah keluarga besar Nahdliyin, masa harus lapor pada PWNU, sih?”

Menurut Ace Hasan Syadzily, istigosah tersebut tidak ada hubungan dengan NU secara kelembagaan. Sehingga, tidak perlu dipolitisir.

“Saya juga orang NU lho. Saya mantan ketua PP GP Ansor. Kalau saya mau mengadakan istigosah apa harus lapor sama PP GP Ansor? Jadi, jangan dipolitisir. Orang mau istigosah kok. Mestinya, semakin banyak istigosah semakin bagus,” tegasnya.

Politisi partai Golkar ini menyatakan, keputusan memilih kandidat kepala daerah adalah hak setiap orang. Namun secara kelembagaan, dia mengingatkan, NU seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis.

“(Keputusan memilih) Itu hak setiap orang. Tapi, sepengetahuan saya sebagai kader NU, dukung-mendukung bukan kelas NU. Perlu diingat, NU tidak berpolitik praktis. NU adalah lembaga jam’iyah yang kembali pada khitah 1926,” tukasnya.

Sebelumnya, wakil ketua PWNU DKI Jakarta Munahar Muchtar, memastikan acara istigosah yang dihadiri Ahok, Minggu (5/2/2017) malam, tidak merepresentasikan sikap politik PWNU. Bahkan, menurut dia, pengurus PWNU tidak mengetahui istigosah yang digelar di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat itu.

“Memang tidak ada konfirmasi. Itu bukan acara kami dan bukan pengurus. Jadi cuma mengatasnamakan,” kata Munahar Muchtar saat dihubungi Tirto, Senin (6/2/2107).

PWNU DKI juga dikabarkan resmi mengeluarkan maklumat yang melarang pengurus dan warga nahdliyin memilih Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Menurut Munahar, maklumat ini jauh lebih tegas dibandingkan dengan maklumat bersifat himbauan yang dikeluarkan PBNU. “PWNU DKI sudah tegas tidak akan memilih Ahok, dan memerintahkan kepada seluruh warga nahdliyin DKI Jakarta tidak boleh memilih Ahok karena dia telah menyakiti Rois Aam,” tegas Munahar.

Baca juga artikel terkait AHOK-DJAROT atau tulisan lainnya dari Themmy Aditya Nugraha

tirto.id - Politik
Reporter: Themmy Aditya Nugraha
Penulis: Themmy Aditya Nugraha
Editor: Aqwam Fiazmi Hanifan