Timnas AMIN Minta Warga Jangan Pilih Presiden karena Bansos

tirto.id - Co Captain Timnas AMIN, Jumhur Hidayat, menuturkan, pembagian bantuan sosial (bansos) demi kepentingan elektoral pasangan calon tertentu telah dilakukan secara terbuka. Dia menilai, hal itu menjadikan pemerintah secara terang-terangan melanggar etika dan moral, bahkan mempertontonkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Nepotisme dalam skala besar dilakukan dan ditampilkan seolah-olah sebagai suatu kenormalan. Hal ini terlihat dari terjun bebasnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, bahkan menjadi penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi," kata Jumhur Hidayat dalam acara 'DObrak Lawan Korupsi' di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2024).

Jumhur meminta kepada masyarakat untuk tidak menjadikan bansos sebagai referensi pilihan pada capres tertentu. Dia mengingatkan bansos merupakan hak rakyat dan berasal dari uang rakyat.

"Jadi, bansos bukan diberikan oleh paslon tertentu, bansos itu hak rakyat siapa pun yang memimpin karena dana rakyat yang diberikan kepada orang yang membutuhkan," kata Jumhur.

Sementara itu, Koordinator Pusat AMIN Muda, Muhammad Farhan, memberikan edukasi langsung kepada warga DKI Jakarta.

"Kami bersyukur warga Bukit Duri antusias mengikuti kegiatan ini. Kami para anak muda yang tergabung dalam AMIN Muda ingin menjaga soliditas suara AMIN di DKI Jakarta jelang hari pencoblosan yang tidak lama lagi," kata Farhan.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan, ada pihak yang takut akan perubahan. Dia menyebut, ada pihak yang menakut-nakuti warga dengan narasi jika Anies-Muhaimin menang, bansos akan dihentikan.

"Mereka menakut-nakuti, katanya kalau AMIN menang bansos dihentikan. Padahal bukan begitu faktanya, justru bansos ditingkatkan," ujar Anies ketika berorasi di Lapangan Jayaraga Garut, Kamis (8/2/2024).

Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengungkapkan, ada pihak yang tidak menginginkan perubahan karena sudah terlampau nyaman dengan sistem negara yang tidak adil saat ini.

"Ada yang tidak ingin kenyamanan mereka, yang mendapat keuntungan dari sistem yang tidak adil, terusik dengan perubahan," ungkap Anies.