Menuju konten utama

Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Bahas RPJMD Bersama SKPD DKI

Janji kampanye tersebut akan dibahas secara rinci dalam rapat bersama SKPD, DPRD, dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Bahas RPJMD Bersama SKPD DKI
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

tirto.id - Tim Sinkronisasi Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta bertemu hari ini, Jumat (2/6/2017), untuk membahas program-program yang akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta.

Ketua Tim Sinkronisasi, Sudirman Said, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan langkah yang baik untuk membangun kebersamaan dalam proses transisi pemerintahan.

"Ini satu milestone yang baik dalam proses sinkronisasi karena pada dua minggu lalu kita berfokus pada diskusi untuk penyampaian RKPD 2018. Hari ini (Jumat) dimulai dengan proses yang lebih strategis yaitu penyampaian RPJMD," ungkap Sudirman di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sudirman menekankan bahwa pertemuan hari ini merupakan proses yang diamanatkan dalam Peraturan Memteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010, bahwa janji kampanye kepala daerah harus masuk ke dalam RPJMD.

Ia mengatakan, janji kampanye tersebut akan dibahas secara rinci dalam rapat bersama SKPD, DPRD, dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

"Setelah ini kami akan mengikuti diskusi pendalaman per tema. Jadi kepala Bapeda sudah menyiapkan tema-tema. Kami juga sudah menyiapkan. Ini nanti akan kita sinkronkan semuanya," ujarnya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI, Saefullah, berharap penyusunan RPJMD dapat dilakukan dengan baik terutama dalam menetapkan target yang akan dikerjakan. Sebab, dalam hal realisasi dan keterukuran, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta masih kalah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya rasa Jakarta sebagai ibu kota negara harus punya RPJMD yang paling baik. Sementara ini yang dapat acungan jempol itu adalah Jogja. Tapi dari segi volume dan lain-lain Jakarta memang belasan kali lipat dari Jogja," katanya menerangkan.

Saefullah menjelaskan, gubernur dan wakil gubernur yang baru harus sudah punya RPJMD paling lambat enam bulan setelah dilantik. Namun, agar penyusuan program-program jangka pendek dapat direncanakan lebih baik, ia berharap RPJMD dapat selesai sebelum memasuki tahun 2018.

"Tapi kalau dua minggu setelah pelantikan sudah ada, itu tambah bagus. Pedoman agar tahun ke tahun lebih baik dari tahun pertama," jelas Saefullah.

Ia menambahkan, "Minggu ini sudah mulai (penyusunannya). Jadi panjang ini. Maraton. Karena RPJMD ini kan pada akhir tahun bisa teruji," imbuhnya.

Baca juga artikel terkait TIM SINKRONISASI atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Politik
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari