Tim Badja Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu

tirto.id - Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta petahana nomor urut dua, Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Badja), melaporkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta.

Tim Hukum Badja Ronny B Talapessy, di Jakarta, Minggu malam, menyatakan pihaknya sudah melaporkan dugaan politik uang tersebut ke Bawaslu, dengan nomor Laporan 086/LP/Pilkada Provinsi DKI/VI/2017.

"Pihak terlapor timses pasangan nomor tiga, Hary Tanoesoedibyo dan Nur Asia yang merupakan istri dari Sandiaga Uno," ujar Ronny saat dikonfirmasi wartawan, di Bawaslu, Sunter, Jakarta Utara, Minggu (16/4/2017) malam, seperti dikutip dari Antara.

Adapun dugaan politik uang yang ditemui yaitu melalui basar beras murah dan pembagian paket sembako murah seharga Rp 3.000/ paket.

Untuk tempat peristiwa, kata Ronny, kegiatan beras murah di Jalan Anyer, Menteng, Jakarta Pusat. Dan Paket Sembako murah di jalan Mardani Raya, Cempaka Putih.

"Peristiwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (15/4/2017)," tuturnya.

Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperkirakan masih tingginya potensi politik uang dalam Pilkada 2017 karena masih banyaknya kelompok masyarakat yang menganggap wajar cara itu.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskrido Ambardi dalam diskusi "Analisis Demografis tentang Pilkada di Indonesia: Sebuah Pandangan dari Medan Pertempuran" di UGM, Yogyakarta, Kamis (9/2/2017).

"Pada Pilkada tahun ini menurut saya (politik uang) lebih banyak lagi dan hampir setiap tim sukses memperhitungkan itu," kata Kuskrido Ambardi.

Lebih lanjut Kuskrido menjelaskan hasil survei pada 2009 terhadap masyarakat yang menganggap wajar dan tidak mempermasalahkan politik uang mencapai 48 persen.

Sementara di tahun 2017, kata dia, persentase itu diperkirakan justru meningkat dengan rata-rata nasional mencapai 50-60 persen.

Menurut Kuskrido, meski hal tersebut tidak secara langsung diakui masyarakat, namun potensi penerimaan politik uang erat kaitannya dengan akar kultur dan ekonomi masyarakat, terutama karena faktor kemiskinan.