tirto.id - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan mahalnya tiket pesawat turut dipengaruhi oleh pembangunan bandara yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, desain bandara cukup berlebihan sehingga ketika dioperasikan tarif yang dipasang pengelola bandara juga besar. Alhasil mahalnya jasa bandara ikut mempersulit harga tiket untuk turun.
"Enggak usahlah bangun bandara seperti mall. Enggak usah ada macam-macam. Cukup dingin ada colokan. Nanti biaya jasa bandaranya mahal. Passanger service charge mahal. Nanti jadi mahal tiketnya," ucap Agus dalam siaran langsung Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Cikini Sabtu (15/6/2019).
Menurutnya saat ini banyak bandara yang dibangun dengan desain cukup megah, kenyataannya juga bertolak belakang dengan penumpang yang mau menggunakannya.
Ia mencontohkan pada bandara seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati berakhir sepi penumpang saat dioperasikan.
"Sewa ruangan naik karena bandara kayak mall tapi sepi. Ini harus dipikirkan," ucap Agus.
Bentuk kesalahan lainnya menurut Agus juga terpampang jelas ketika pembangunan yang dilakukan juga tak banyak memikirkan aspek ekonomi dan sosial sekitarnya.
Ia mencontohkan sepinya BIJB sampai harus membuat Pemprov Jabar memindahkan seluruh penerbangan domestik dari Husein Sastranegara ke BIJB.
Menurut Agus, langkah ini diragukan keberhasilannya. Kalau pun sudah dipindah, ia memperkirakan konsumen akan keberatan dan justru dibebani dengan bertambahnya biaya transportasi menuju ke bandara.
Hal yang sama juga berlaku pada Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo. Ia menyebutkan akses ke bandara itu sulit. Meskipun ada kereta, menurutnya keberangkatannya terbatas pada jam tertentu.
"Bandara Kertajati semua penerbangan mau pindah dari Husein. Apa iya publik mau? Jauh loh. Lalu Kulon Progo aksesnya sulit di jalan raya. Kereta api ada tapi masa harus ke sana waktu tertentu aja," ucapnya
Untuk itu Agus mengingatkan selanjutnya pembangunan perlu diperhatikan agar tidak berakhir seperti yang sudah terjadi saat ini. Menurutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jangan hanya sekadar membangun tanpa memikirkan dampaknya.
"Ini perlu duduk bersama. Bangun infrastruktur dipikirkan sosial ekonominya. Masa PUPR bilang lah saya kan cuma bangun," kata Agus.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Irwan Syambudi
