Tanggapan Kadin Soal Ide Jokowi Bentuk Menteri Ekspor dan Investasi

tirto.id - Presiden Joko Widodo ingin membentuk jabatan Menteri Ekspor dan Investasi untuk menggenjot capaian di kedua sektor itu. Hal itu dilakukan Jokowi karena mendapati capaian ekspor dan investasi Indonesia berada di bawah nilai negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Namun, Anggota Dewan Pakar Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Bayu Krisnamurthi

menyarankan, sebaiknya pemerintah mendorong para pelaku usaha untuk lebih aktif melakukan aktivitasnya guna meningkatkan ekspor dan investasi.

“Yang melakukan ekspor dan investasi adalah dunia usaha. Maka para pelakulah yang perlu didorong untuk lebih aktif melakukan kegiatannya,” ucap Bayu saat dihubungi reporter Tirto pada Jumat (15/3).

Bayu mengatakan upaya peningkatan ekspor dan investasi memang perlu didukung penuh. Pasalnya, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2018 lalu menunjukkan, investasi Indonesia baru mencapai Rp721,3 triliun atau 94 persen dari target Rp765 Triliun.

Sementara itu, data Kementerian Perdagangan pada tahun 2016 juga menyebutkan Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dan Thailand yang nilainya masing-masing mencapai 184 miliar dolar AS dan 231 miliar dolar AS. Sementara Indonesia hanya berada di angka 145 miliar dolar AS.

Bayu juga menilai permasalahan ekspor dan investasi di Indonesia memang tergolong kompleks. Pembuatan kementerian khusus untuk mengelolanya bisa jadi membuat kedua proses itu menjadi lebih cepat dan sederhana.

Namun, menurut Bayu, permasalahan sektor itu tak semudah yang dibayangkan. Sebab,

pengelolaannya memerlukan koordinasi antara kementerian berbeda seperti perindustrian, keuangan, perhubungan, hingga perdagangan.

“Adanya kementerian yang fokus ke dua hal itu dapat membuat penanganan masalah jadi lebih cepat dan sederhana. Tapi permasalahan ekspor dan investasi juga terkait dengan banyak hal yang ditangani juga kementerian lain,” ucap Bayu.

Meskipun demikian, Bayu mengatakan hal ini bisa saja dilakukan, tetapi harus dibahas terlebih dahulu. Menurutnya, bila benar ingin direalisasikan, pemerintah dapat belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah ada sebelumnya.

“Kita pernah punya pengalaman dengan menggabungkan perdagangan dan perindustrian. Urusan investasi juga pernah dikoordinasikan dengan perdagangan. Kita perlu pelajari lagi pengalaman itu,” ucap Bayu.