tirto.id - Liga 1 dan Liga 2 Indonesia sudah berhenti bergulir sejak 15 Maret 2020 berdasarkan surat keputusan PSSI Nomor SKEP/48/III/2020 karena pandemi COVID-19. Tanpa pertandingan dan pemasukan dari tiket serta sponsor, praktis klub kekurangan pendapatan. Mereka tidak memperoleh pemasukan selain subsidi dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku penyelenggara liga--yang juga terbatas.
Salah satu yang mengaku secara terbuka kekurangan uang adalah Persatuan Sepakbola Medan Sekitarnya (PSMS). Sekretaris Umum PSMS Julius Raja mengaku kalau saat ini tengah “mati-matian mencari uang untuk membayar gaji pemain” karena jika tidak “bisa kena sanksi FIFA”.
Kesulitan ini tetap mereka alami meski SK dari PSSI membolehkan klub membayar pemain dan ofisial maksimal 25 persen dari kontrak. “Pertanyaannya, yang bayar pemain siapa? Ya klub,” katanya, Selasa (2/6/2020), dikutip dari Antara.
Atas dasar itu ia mengatakan PSMS setuju jika liga dilanjutkan, sebagai bagian dari era new normal atau kelaziman baru.
CEO Bali United Yabes Tanuri menjelaskan absennya pertandingan memang memberatkan klub. Sementara di sisi lain ada sejumlah pos biaya yang tetap harus dikeluarkan. Karena alasan itulah klub sudah menerapkan berbagai efisiensi. Salah satunya, katanya kepada reporter Tirto, Selasa (9/6/2020), “menurunkan gaji semua direksi-manajemen”.
Ia mengatakan dari semua pengeluaran pada masa pandemi, pos terbesar memang untuk gaji.
Terkait gaji pemain, Yabes hanya menjawab bahwa uang yang mereka terima tetap seperti yang tertera dalam kontrak. Sementara kontrak tidak berubah, katanya.
Meski susah, Bali United termasuk klub yang tidak ingin liga segera bergulir. Yabes mengatakan saat ini prioritas utama adalah keselamatan dari pandemi COVID-19. “Masak kami paksakan? Kan, enggak boleh ada kumpul-kumpul.”
Presiden Klub Persik Abdul Hakim Bafagih juga mengaku klub sedang dalam kondisi sulit. Oleh karenanya ia memberi usul ada keringanan lain di luar subsidi dari LIB yang tidak seberapa itu. Salah satunya adalah klub diperbolehkan merenegosiasi kontrak pemain dan pelatih. “Itu wajar dilakukan. Seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama,” ucap Hakim, dikutip dari Antara.
Subsidi dari PT LIB kepada klub Liga 1 sebesar Rp520 juta untuk satu termin, sementara untuk klub Liga 2 Rp100 juta. Per 2 Mei lalu klub Liga 1 sudah menerima subsidi untuk termin kedua, sementara Liga 2 baru termin pertama.
PT LIB sebelumnya berencana memangkas subsidi untuk 18 tim Liga 1 sebesar 33 persen, atau jadi Rp350 juta per termin. Tapi usul ini lantas ditolak PSSI.
Ia juga meminta ada relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain. “Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan jadi beban besar bagi klub.”
Keuangan LIB Tidak Prima
Reporter Tirto telah menghubungi Pelaksana Tugas Direktur Utama PT LIB Sudjarno, tetapi tidak direspons. Namun, dokumen yang kami terimatentang Proyeksi Arus Kasi PT LIB Periode Mei-Desember 2020 menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tidak sedang baik-baik saja.
Dalam dokumen yang ditandatangi oleh eks Dirut LIB Cucu Somantri itu, perusahaan bisa jadi hanya dapat bertahan sampai November 2020.
Perhitungannya, PT LIB tercatat masih memiliki saldo Rp6 triliun untuk bulan berjalan Juni 2020 dengan asumsi penerimaan sponsor berikut biaya program Liga 1- 2 dan operasional Mei 2020 terealisasi.
Lalu Juni-September 2020, perusahaan harus merogoh biaya Rp819 miliar, Rp1,5 triliun, Rp1,3 triliun, dan Rp819 triliun untuk keperluan gaji karyawan, sewa gedung, asuransi kesehatan, biaya internet dan TV kabel, konsultan pajak, software HR, audit, dan hingga biaya telepon.
Pada Oktober 2020, perusahaan akan memiliki sisa kas Rp1,5 triliun. Sisa kas pada November 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp60 miliar karena harus menanggung pengeluaran Oktober-November 2020 yang masing-masing Rp723 miliar--yang notabene adalah biaya minimum karena hanya memperhitungkan gaji karyawan, internet, dan telepon.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
