Menuju konten utama
Periksa Fakta

Survei PPPP Menangkan Prabowo: Survei Janggal, Lembaganya Tak Jelas

Di Amerika Serikat tak ada Precision Public Policy Polling (PPPP), yang ada Public Policy Polling (PPP).

Survei PPPP Menangkan Prabowo: Survei Janggal, Lembaganya Tak Jelas
Header Periksa Fakta. tirto.id/Quita

tirto.id - Menjelang Pemilu 17 April 2019, muncul rupa-rupa kabar soal survei terkait kandidat presiden dan wakil presiden. Hitung-hitungan elektabilitas tak hanya datang dari lembaga di Indonesia yang dikenal luas. Kali ini, terdapat beberapa situsweb di Indonesia memberitakan hasil survei yang dilakukan lembaga “Precision Public Policy Polling” (PPPP) dari Amerika Serikat yang hasilnya menunjukkan keunggulan elektabilitas Prabowo.

Survei itu dipertanyakan oleh banyak pihak. Beberapa lembaga survei yang kredibel di Indonesia telah merilis hasil surveinya dan rata-rata menunjukkan elektabilitas Joko Widodo di atas angka Prabowo Subianto.

"Kalau opini itu berubah cepat, [elektabilitas] tidak bisa berubah drastis. Tadi [Prabowo-Sandi] kalah belasan persen, sekarang unggul sekian persen. Itu, kan, seakan-akan sikap masyarakat berubah drastis," kata Hamdi Muluk, anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

KLAIM

Berita tersebut menyebutkan bahwa PPPP menyebut peluang calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memenangi Pemilu 2019 cukup besar. Prabowo disebut punya elektabilitas sebesar 54 persen (jika pemilu diadakan pada waktu lembaga tersebut mengaku mengadakan survei atau polling).

Sementara itu, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo, menurut survei tersebut, hanya punya elektabilitas 37 persen suara. Ada pula 9 persen responden yang disebut tidak memberikan jawaban.

Berita itu turut menyebutkan bahwa kegiatan wawancara survei dilakukan pada “22 Maret-4 April 2019”, selain detail soal responden. Disebutkan pula perihal metodologi teknologi Interactive Voice Response (IVR) yang diklaim dipergunakan dalam kegiatan tersebut.

Lantas, bagaimanakah fakta yang ada terkait dengan berita dan hasil survei lembaga “Precision Public Policy Polling” (PPPP)? Benarkah ada lembaga tersebut? Validkah pula informasi hasil survei lembaga tersebut?

PEMERIKSAAN FAKTA

Menelusuri Siaran Pers via Email

Siaran pers yang beredar luas di beberapa pihak dan wartawan berjudul “Survei Precision Public Policy Polling (PPPP) Amerika”. Adapun keterangan di bagian akhir siaran pers adalah: “Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi Fajri Herdiawan PR Mediatama pr.mediatama@gmail.com.”

Kami sudah mencoba melakukan profiling sosok bernama “Fajri Herdiawan” di internet, tetapi tidak didapat hasil meyakinkan. Nama perusahaan lembaga survei pun tidak umum. Penggunaan email tanpa alamat domain lembaga turut memperkuat keraguan atas sosok ini.

Kami lantas mencoba mengirimkan email ke kontak yang tersedia itu pada 9 April 2019 pukul 13.37 WIB, meminta agar lembaga humas itu dapat menghubungkan kami secara langsung ke lembaga PPPP. Lima menit berselang, sebuah balasan masuk ke email kami. Isinya adalah sebagai berikut:

“Salam, untuk kontaknya bisa menghubungi nomor di bawah ini: +62 813-8325-7498 (Indo) +1 (602)842-3767( USA)”

Kami mengirimkan pesan balasan, mengucapkan terima kasih serta bertanya kembali perihal profil perusahaan PR Mediatama. Namun, email tersebut tidak mendapatkan balasan.

Pemeriksaan Nomor Kontak

Selanjutnya, kami mencoba menghubungi nomor kontak yang tersedia. Awalnya, nomor kontak +62 813-8325-7498 (Indo) sulit untuk dihubungi. Namun, setelah beberapa kali dicoba, kontak tersebut akhirnya tersambung.

Di ujung telepon sana, seseorang mengaku sebagai Jokovic Martinez. Saat ditanya perihal PPPP, Martinez mengaku sebagai konsultan independen dan mengaku sebagai vendor "Brookings Institution" untuk Asia. Ia berbicara dalam bahasa Inggris.

“We're actually independent consultant, you can call it consultant, but basically we're assigned by Brookings. Brookings Institution. [...] So, Brookings has been doing a lot of research in America, but specifically in Asia. [...] We're the vendor of Brooking Institution,” ucapnya.

Sosok tersebut juga sempat mengatakan bahwa kami bisa berbincang dalam bahasa Filipina jika saja saya bisa berbicara dalam bahasa tersebut.

“You can speak Filipino? I can speak Filipino to you,” ucapnya.

Kami memberikan salinan siaran pers yang banyak beredar di Indonesia kepada Jokovic melalui teks WhatsApp. Kami juga bertanya soal siaran pers tersebut. Jokovic merasa tidak pernah menyebarkan rilis tersebut, tetapi memberikan pernyataan bahwa mungkin saja kontak mereka di Indonesia mengerjakan hal itu. Namun, dirinya tidak mau membeberkan siapa kontaknya di Indonesia.

“I just got this release from my associate as well [...] We didn't liaise directly to publishing firms. The possibility is our contacts in Indonesia are the ones who liaise with publishing,” tulisnya.

Profil Jokovic Martinez Meragukan

Meski kami telah dapat menghubungi sosok yang mengaku sebagai Jokovic Martinez, pemeriksaan fakta terus berlanjut.

Melalui aplikasi terbuka semacam PeopleFindThor, Facebook, serta mesin pencari Google dan Yandex, kami tidak menemukan sosok arsip untuk orang bernama Jokovic Martinez.

Kami berusaha bertanya dan memastikan lagi kepada Martinez melalui pesan teks WhatsApp sembari bercerita bahwa di internet kami tidak menemukan apa pun perihal profilnya. Sosok dalam telepon yang mengaku sebagai Jokovic Martinez menolak memberikan keterangan dan hanya menegaskan kembali soal Brookings Institution.

“We are liaising with Brookings Institution. I know the political tension in indonesia is high right now. So, I think you, as media, better use 4Ps or Brookings Institution that we are liaising,” tulisnya.

Kami memeriksa situs resmi Brookings Institution dan tidak ditemukan petunjuk apa pun soal Jokovic Martinez ataupun PPPP. Pada laman yang daftar memuat daftar pusat-pusat studi di Brookings, tak ada pusat studi kebijakan soal Indonesia maupun Asia Tenggara secara umum. Hanya ada pusat studi Asia Timur dan Timur Tengah.

Lantas, kami meminta salinan siaran pers versi dirinya sebagai pembanding siaran pers yang telah beredar. Dia mengirimkan siaran pers versinya.

Siaran pers berjumlah 11 lembar yang berbahasa Inggris dan Indonesia itu memuat sebuah alamat di bagian kop atas lembarannya: "1309 HUNGTINGTON DR.S.PASADENA ,CA 91030 Phone:+1(805) 791-2697, Cell Phone: +1(602) 842-3767 Email : sustainpr@gmail.com.”

Ada salah ketik "Huntington" menjadi "Hungtington" pada kop yang berulang pada setiap halaman. Email lembaga ini juga tidak menggunakan domain lembaga, sebagaimana umumnya lembaga profesional.

Kami sudah mencoba menghubungi dua nomor telepon tersebut pada 9 April 2019. Satu nomor, yakni +1(805) 791-2697, tidak dapat diakses. Sementara itu, nomor +1(602) 842-3767 ketika dihubungi dua kali bisa tersambung dan tidak dijawab. Setelahnya, nomor itu tidak lagi bisa diakses.

Fact Check Hasil Survei Precision Public Policy Polling

undefined

Kejanggalan

Secara sepintas, dapat ditemui beberapa kejanggalan dari berita ataupun siaran pers yang beredar. Kami setidaknya mendapati tiga versi informasi perihal survei ini.

Pertama, siaran pers yang menyebar melalui WhatsApp dan diklaim sebagai rilisan dari PR Mediatama.

Kedua, siaran pers versi Precision Public Policy Polling dari sosok yang mengaku sebagai “Jokovic Martinez” dan kami hubungi.

Yang ketiga adalah informasi yang beredar di linimasa Twitter dari akun @Silvy_Riau02. Pada 6 April 2019, akun tersebut membuat sebuah utas twit. Isinya adalah rumor kecurangan yang sedang dirancang kawalpemilu.org.

Akun @Silvy_Riau02 memberikan beberapa foto hasil survei yang diklaim berasal dari Sustain Polling & Research. Hasilnya, jika diperhatikan, sama dengan rilis dari “Jokovic Martinez” yang kami hubungi. Perbedaannya hanya nama lembaga yang membuat survei saja.

Fact Check Sustain Polling dan Research

undefined

Ketiga informasi yang beredar itu malah menguatkan kaburnya keterbukaan sosok sebenarnya. Artinya, tidak konsistennya informasi perihal lembaga survei atau polling yang mengeluarkan hasil risetnya itu mendorong keraguan.

Kejanggalan lain yang dapat diperhatikan adalah pada informasi bagian yang diklaim sebagai metodologi: “Jajak pendapat ini dilakukan untuk warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan 2019 dan juga untuk distribusi media umum. Wawancara lengkap dilakukan 22 Maret-April 2019 dengan jumlah responden 3032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten/kota di 349 provinsi”. Dari uraian metode tersebut, tertangkap kesalahan dalam jumlah provinsi di Indonesia.

Di AS Adanya Public Policy Polling (Tanpa 'Precision')

Penelusuran kami di mesin pencari Google tidak mendapati hasil untuk "Precision Public Policy Polling" yang meyakinkan dalam bahasa Inggris. Namun, ada lembaga bernama “Public Policy Polling”, lembaga survei kredibel di Amerika Serikat yang bermarkas Carolina Utara.

Public Policy Polling memang menggunakan teknologi Interactive Voice Response (IVR), sama dengan metode yang didaku digunakan oleh Precision Public Policy Polling.

Untuk mengecek profil lembaga survei di AS, pembaca juga dapat berkunjung ke FiveThirtyEight’s Pollster Ratings. Situsweb karya jurnalis data Nate Silver ini memungkinkan pembaca untuk membandingkan lembaga survei yang satu dengan yang lainnya.

Nama "Precision Public Policy Polling" sama sekali tidak muncul dari daftar itu. Begitu pula Sustain Polling & Research.

KESIMPULAN

Melalui pemeriksaan fakta di atas, segala informasi yang berkaitan dengan hasil survei atau polling dari lembaga “Precision Public Policy Polling” (PPPP) adalah informasi yang diragukan kebenarannya. Jangankan bicara soal kredibilitasnya, lembaga PPPP bahkan tidak punya situsweb dan tidak ada jejak digital yang menunjukkan lembaga ini eksis.

Sekalipun ada nomor kontak tertentu yang setelah dihubungi mengaku sebagai “Jokovic Martinez”, arsip informasi dan profil dirinya tidak dapat ditemukan sama sekali di internet. Begitu juga dengan nama lembaga yang muncul, Sustain Polling & Research, yang disebut-sebut di media sosial.

Tidak adanya informasi yang meyakinkan soal sosok “Jokovic Martinez” serta tidak eksisnya lembaga PPPP dan Sustain Polling & Research, mengindikasikan bahwa kabar yang beredar soal hasil survei itu adalah disinformasi: kabar palsu yang sengaja difabrikasi untuk mengelabui khalayak.

Baca juga artikel terkait PERIKSA FAKTA atau tulisan lainnya dari Frendy Kurniawan

tirto.id - Politik
Penulis: Frendy Kurniawan
Editor: Maulida Sri Handayani