Menuju konten utama

Survei: 95,7% Warga Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah Kalimantan

95,7 warga DKI Jakarta menyatakan tidak setuju jika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur.

Survei: 95,7% Warga Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah Kalimantan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan pejabat terkait (dari kiri) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Gubernur Kaltim Isran Noor, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

tirto.id - Sebanyak 95,7 responden yang berasal dari DKI Jakarta menyatakan tidak setuju atas kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei KedaiKOPI pada 14-21 Agustus 2019.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi rencana kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (26/8/2019).

Menurut Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo, belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota dari Jakarta menyebabkan ketidakpastian yang memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta.

"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto seperti dilansir Antara, Selasa (27/8/2019).

Ia mengatakan, hasil survei ini menunjukkan 39,8 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpindahan ibu kota, sementara yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.

Sedangkan 48,1 persen responden dari Pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana perpindahan ibu kota. Responden dari Pulau Sulawesi memiliki persentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1 persen sepakat ibu kota pindah.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, pengumuman lokasi baru ibu kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, hanya menjadi wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR RI.

Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota ini sudah baik namun proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat agar tidak terkesan terburu-buru.

"Alasan utamanya harus disampaikan kenapa ini harus segera pindah, sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim, dan rakyat Indonesia juga bersiap," kata Hensat.

Hendri menambahkan ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yang baru. Pertama, ingin cepat memberikan "legacy" kepada Indonesia. Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50 persen.

Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh.

Kajian ini dilakukan dengan berbasis riset. KedaiKOPI menangani riset opini publik pada skala kecil hingga nasional dan memiliki koodinator lapangan di 34 provinsi serta 2.000 pewawancara.

Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebanyak 1 200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multistage random sampling.

Margin of error survei ini adalah +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Baca juga artikel terkait PEMINDAHAN IBU KOTA KE KALIMANTAN atau tulisan lainnya dari Dewi Adhitya S. Koesno

tirto.id - Sosial budaya
Penulis: Dewi Adhitya S. Koesno
Editor: Maya Saputri