tirto.id - Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi rencana kepindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019). Tetapi sebanyak 39,8 persen responden dari Lembaga Survei KedaiKOPI menyatakan tak setuju atas keputusan ini.
Survei yang dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 ini menyatakan, 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota.
Sementara yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.
Sedangkan 48,1 persen responden dari Pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana perpindahan ibu kota.
Seperti dilansir Antara, Selasa (27/8/2019), responden dari Pulau Sulawesi disebut memiliki persentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1 persen sepakat ibu kota pindah.
"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo.
Belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota dari Jakarta, ujar Kunto, membuat ketidakpastian yang memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, pengumuman lokasi baru ibu kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, hanya menjadi wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR RI.
Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota ini sudah baik namun proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat agar tidak terkesan terburu-buru.
"Alasan utamanya harus disampaikan kenapa ini harus segera pindah, sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim, dan rakyat Indonesia juga bersiap," ucap Hendri.
Ia pun menyebutkan tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yang baru. Pertama, ingin cepat memberikan "legacy" kepada Indonesia.
Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang di atas 50 persen.
Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh.
Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multistage random sampling.
Margin of error survei ini kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.
Editor: Maya Saputri
