tirto.id - Presiden Jokowi kaget. Keluhan bernada gusar seorang petani di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tentang harga karet yang hanya Rp 5.000 per kilogram membuatnya tercekat.
“Tolong bapak perhatikan harga karet kita," kata petani tersebut kepada Presiden Jokowi yang sedang blusukan di sekolah peternakan rakyat, pada Sabtu (6/12/2014).
“Kok bapak marah sama saya? Harga karet siapa yang tentukan?" balas Presiden Jokowi. Petani itu pun hanya bisa menjawab bahwa harga karet ditentukan oleh pabrik.
Rendahnya harga karet menjadi topik dialog antara Presiden Jokowi dengan seorang petani pada Desember 2014. Tidak ada perbaikan yang berarti sejak itu. Harga karet terus menunjukkan penurunan hingga memasuki tahun 2016. Angkanya masih tetap di kisaran Rp 5.000 per kg. Padahal, harga karet idealnya di kisaran Rp 12.000 per kg.
Harga karet di pasar dunia memang sedang mengalami kehancuran berlarut-larut. Nasibnya hampir tak jauh berbeda dengan kondisi minyak dunia. Melimpahnya suplai di saat permintaan melemah menyebabkan harga hancur-hancuran. Indonesia yang merupakan salah satu penghasil utama karet dunia sudah pasti menderita.
Kejatuhan Harga Karet
Harga karet dunia mulai menunjukkan kejatuhan pada 2011. Saat itu, harga masih di kisaran USD 4,7 per kg sebelum akhirnya terus turun. Memasuki Januari tahun 2016, harga hanya di kisaran USD 1,3 per kg. Ini artinya, harga sudah turun hingga 72,2 persen selama sekitar lima tahun terakhir.
Penurunan harga karet ini merupakan faktor kombinasi antara melimpahnya suplai dan melemahnya permintaan. Pasar global mengalami kelebihan suplai karena terjadi kematangan pohon secara bersamaan. Negara-negara baru pengekspor karet bermunculan. Sebut saja Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Ikut bermainnya negara-negara ini, tentu saja, semakin membuat hancur harga karet dunia karena pasokan menjadi berlimpah. Di saat yang sama, Cina sebagai importir karet terbesar dunia mengalami perlambatan ekonomi. Penurunan harga akhirnya sulit dikendalikan.
Penurunan harga karet ini tentu saja membuat negara-negara produsen utama kelimpungan, termasuk Indonesia, Thailand dan Malaysia. Ketiga negara yang menguasai 79 persen pangsa pasar karet dunia ini, sebenarnya telah membentuk International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan Internasional Rubber Consortium (IRCo) untuk secara bersama-sama mengontrol pasokan kebutuhan karet dunia demi menjaga agar harga tetap normal.
Tiga negara utama penghasil karet dunia ini akhirnya sepakat untuk mengurangi ekspor terhitung 1 Maret dengan rencana total penahanan pengiriman mencapai 615.000 ton hingga 31 Agustus 2016.
"Pengurangan ekspor secara serempak itu diharapkan bisa menaikkan harga karet," kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet (Gapkindo ) Sumut Edy Irwansyah di Medan, Kamis (4/3/2015), seperti dilansir dari Antara.
Dia menjelaskan, dari 615.000 ton, jumlah pengurangan dari Thailand sebesar 324.000 disusul Indonesia 238.000 ton dan Malaysia 53.000 ton.
Menurut Edy, sejak diumumkannya rencana pengurangan ekspor karet, harga karet berangsur membaik menjadi 1,30 dolar AS per kg, dari posisi terendah 1,08 dolar AS per Kg. Namun, harga tersebut masih jauh dari harga ideal karet jenis TSR20 siap ekspor untuk FOB Belawan sekitar 1,90 dolar AS per kg.
"Keseriusan dari 3 negara produsen utama karet mengurangi ekspor itu memang tidak bisa dianggap enteng, karena produksi karet alam dari Indonesia, Malaysia dan Thailand yang berhimpun dalam ITRC (International Tripartite Rubber Council) hampir 70 persen," katanya.
Harga karet memang sudah bangkit dari titik terendahnya, tetapi kemungkinan besar masih akan mengalami penurunan pada 2016. Pengurangan ekspor diyakini masih belum mampu menandingi penurunan permintaan akhir pelemahan pertumbuhan ekonomi Cina.
“Kenaikan harga karet alam hanya reaksi atas pemangkasan suplai oleh negara-negara produsen utama. Penting untuk melihat apakah tren ini berlanjut. Masalah bukan hanya meningkatnya siplai dari produsen global, tetapi juga melambatnya permintaan Cina,” ujar Mayur Milak, analis dari Anand Rathu Shares, seperti dilansir dari Business Standard.
Petani Hingga PTPN Merugi
Penurunan harga karet yang sudah terjadi secara masif ini tentu saja memukul petani karet Indonesia. Ini dikarenakan mayoritas karet Indonesia dilempar ke pasar global.
Dari total 3,1 juta ton karet yang diproduksi setiap tahun, hanya 10 hingga 15 persen yang mampu diserap pasar domestik. Sekitar 2,1 juta petani karet kelimpungan karena harga karet hasil sadapan mereka tak lagi bisa diandalkan untuk menutup kebutuhan sehari-hari.
Jeritan para petani sebenarnya juga sudah berulang kali disuarakan ke pemerintah melalui perwakilan mereka. Misalnya melalui Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkrindo).
“Idealnya harga di petani Rp 12.000 per kg. Kalau di bawah itu, petani karet nggak makan. Kalau sekarang di petani cuma Rp 5.000 per kg, kita rugi Rp 7.000-Rp 10.000 per kg," kata Lukman Zakaria, Ketua Apkrindo, pada Jumat (4/12/2015).
Dampak dari jatuhnya harga karet memang dirasakan oleh hampir seluruh petani karet di negeri ini. Wajar jika kemudian banyak petani di beberapa sentra perkebunan mulai mencari alternatif tanaman atau pekerjaan lain yang bisa diharapkan untuk mencukupi keperluan sehari-hari.
Salah satu contoh di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat empat kecamatan yang menjadi sentra perkebunan karet, yakni Kota Bahagia, Bakongan, Trumon, dan Labuhan Haji.
Menurut Adi Irawan, Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh Selatan, sejak tahun 2012, harga karet hanya di kisaran Rp 4.000 per kg. “Menurut informasi yang saya terima, anjloknya harga karet tersebut sudah berlangsung tiga tahun,” katanya, pada Selasa (19/1/2016).
Masih menurut Adi, terpuruknya harga karet menyebabkan banyak petani setempat yang meninggalkan lahan karetnya untuk beralih ke profesi lain. Perkebunan karet pun terbengkalai. Ada pula yang kemudian menebang pohon untuk diganti dengan tanaman yang lebih produktif.
Tak hanya di Aceh. Kabar kurang baik juga disampaikan Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel, Alex Kurniawan Eddy. "Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat Sumsel yang banyak mengandalkan karet," katanya.
Masih menurut Eddy, turunnya harga karet membuat pendapatan petani di Sumsel merosot 25 hingga 50 persen. Akibatnya, banyak petani dan buruh karet yang terpaksa berutang kepada tengkulak atau tauke untuk sekedar menutup biaya hidup.
Sebagai informasi, luas perkebunan karet di Sumsel mencapai 662.685 hektare. Terdiri dari 614.021 hektare perkebunan rakyat, 24.007 hektare perkebunan swasta, serta 21.741 hektare milik negara. Total jumlah petani karet sekitar 1,5 juta orang dengan volume produksi 515.965 ton per tahun.
Jatuhnya harga karet tak hanya menghimpit petani, tapi juga dirasakan perusahaan yang memiliki lahan karet lebih luas. Sebut saja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, yang areal lahannya berada di Banyuwangi, Jawa Timur.
BUMN perkebunan itu berencana mengalihfungsikan 30 ribu hektare lahan tanaman karet dan kakaonya ke tanaman tebu. “Harga karet sekarang sangat rendah,” kata Irwan Basri, Direktur Utama PTPN XII, pada Rabu (13/1/ 2016).
Meski PTPN ternyata juga ikut kelimpungan, tetapi kerugian paling besar tetap diderita oleh petani. Hal ini karena perkebunan rakyat mendominasi hingga sekitar 85 persen.
Tak Ada Realisasi
Ketika permintaan dunia sedang melemah, maka satu-satunya jalan untuk memperbaiki permintaan adalah dengan menggenjot penyerapan domestik. Indonesia harus belajar kepada Thailand yang daya serap domestiknya mencapai 40 persen karena kebutuhan industri otomotifnya.
Pada awal Desember 2015, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji bakal mencarikan jalan keluar bagi petani karet. Salah satunya, mendorong konsumsi karet di pasar domestik. Caranya dengan mendorong sektor infrastruktur yang menyerap bahan baku karet. Sebut saja pembuatan aspal, dok kapal, sistem antigempa gedung, atau rel kereta api yang menggunakan bantalan karet.
Hal senada disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution, dalam rapat khusus membahas nasib petani karet pada Jumat (4/3/2015). Menurut Darmin, pemerintah akan mengupayakan dorongan bagi para pelaku industri yang berbahan baku karet alam agar lebih berkembang, supaya harga karet alam produksi para petani kembali mengalami kenaikan.
"Ada dua hal yang bisa dikerjakan. Pertama, dari sisi pertanian karet itu sendiri dan kedua, dari sisi pengolahannya," ujar Darmin yang memastikan pemerintah tidak akan memberikan bantuan secara langsung kepada petani karet.
Sementara Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Gamal Nasir, mengungkaplam saat ini pemerintah belum mampu menyerap karet alam dari petani dengan harga terjangkau karena kekurangan dana.
Gamal mengatakan, pada tahun 2015, pemerintah telah menargetkan meningkatkan konsumsi karet dalam negeri lebih tinggi 100.000 ton. Dari rata-rata 600.000 ton pada tahun sebelumnya, menjadi 700.000 ton.
Namun, pernyataan pihak Kementan ditanggapi sinis Apkrindo yang menganggapnya baru sebatas wacana.
“Sejak awal tahun, pemerintah sudah menggaungkan akan meningkatkan penggunaan karet di dalam negeri untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan raya, bendungan, irigasi. Tetapi tidak ada realisasinya,” kata Lukman Zakaria.
Padahal, penjelasan pihak Kementan hampir senada dengan jawaban Presiden Jokowi saat menanggapi petani di Banyuasin. Satu-satunya cara agar harga karet naik, tak lain menghadirkan pabrik yang mengubah karet menjadi barang jadi. "Kalau sudah ada pabrik kita bisa jaga stabilitas," kata Presiden Jokowi.
Masalahnya, kapan pabrik itu berdiri?
