Sudan Selatan, Negara Baru yang Terus Bergejolak

tirto.id - Status negara terbaru di dunia hingga saat masih disandang oleh Sudah Selatan. Negara ini tidak lain adalah pecahan dari Sudan yang baru merdeka pada 9 Juli 2011 dan terdaftar di PBB pada 13 Juli 2011, tak lama setelah hari kemerdekaannya.

Bernama resmi Republik Sudan Selatan, wilayah dengan luas 619.745 km² ini secara geografis terkurung daratan di Afrika timur laut. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Sudan di utara, Ethiopia di timur, Kenya di tenggara, Uganda di selatan, Kongo di barat daya, dan Afrika Tengah di barat. Hal inilah yang kemudian menjadikan Sudan Selatan tidak memiliki wilayah perairan laut.

Sebagian besar Sudan Selatan dihuni oleh orang-orang berbahasa Nilo-Saharan, dan minoritas yang memakai berbahasa sehari-hari Niger-Kongo. Kehadiran masyarakat Nilotic yang kini mendominasi penduduk Sudan Selatan sudah ada sejak zaman prasejarah. Menurut The Journal of African History yang ditulis Peter Robertshaw, suku Nilotic makin membesar ekspansinya di Sudan Selatan sejak abad ke-14, seiring runtuhnya kerajaan Kristen Nubian dan masuknya para pedagang Arab ke Sudan tengah.

Menurut situs diplomasi antara Amerika Serikat dengan Sudan, perekonomian wilayah Sudan Selatan sejak masih bergabung dengan Sudan didominasi daerah pedesaan, yang utamanya bergantung pada sektor pertanian. Baru pada 2005, geliat perekonomian mulai merangsek ke daerah perkotaan.

Meski begitu, wilayah ini tidak terlepas dari dampak negatif perang saudara sejak kemerdekaan Sudan. Pemerintah Sudan melawan para tentara pemberontak selama Perang Saudara Sudan Pertama dari tahun 1955 sampai 1972. Tak cukup sekali, Perang Saudara Kedua bergelora dari tahun 1983 sampai 2005 atau lebih dari 20 tahun.

Perang berkepanjangan harus dibayar dengan konsekuensi kelalaian negara yang serius, salah satunya adalah kurangnya pembangunan infrastruktur. Juga penghancuran besar-besaran yang mengakibatkan jutaan orang terbunuh dan yang lainnya mengungsi, baik di dalam maupun luar negeri.

Berakhirnya Perang Saudara Sudan Kedua pada 2005 ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Komprehensif di Nairobi yang dimediasi oleh Otoritas Antar-Pemerintah untuk Pembangunan beserta partnernya. Termasuk Pemerintah Sudan Selatan yang secara otonom telah dibentuk.

Menindaklanjuti kesepakatan wilayah otonom Sudan Selatan, pada 2011 diadakan referendum pada tanggal 9-15 Januari guna menentukan wilayah Sudan Selatan tetap bergabung dengan Sudan atau memilih merdeka. Hasil referendum pada 30 Januari menunjukkan 98.83 persen penduduk Sudan Selatan memilih merdeka. Secara resmi, pada 9 Juli 2011 Sudan Selatan resmi menjadi wilayah independen yang merdeka.

Namun, perselisihan masih mewarnai hasil kemerdekaan tersebut, terutama terkait pembagian pendapatan minyak karena 75 persen seluruh cadangan minyak Sudan ada di Sudan Selatan. Wilayah Abyei kala itu juga masih diperebutkan dan diadakan referendum lagi secara terpisah. Termasuk konflik Kordofan Selatan yang pecah pada 5 Juni 2011 sampai sekarang, melibatkan tentara nasional Sudan dan front pembebasan bersenjata.

Meski merdeka, Sudan Selatan tidak bisa lepas dari perang sipil antar-etnis yang terjadi di beberapa wilayah negara bagiannya. Bahkan beberapa konflik yang sedang berlangsung sudah terjadi sebelum kemerdekaan dicapai. Menurut laporan Al Jazeera, pada April 2011 Sudan Selatan harus menghadapi 9 dari 10 kelompok bersenjata di berbagai wilayah negara bagiannya.

Rebutan ladang minyak juga terjadi, seperti telah dilansir BBC. Memasuki Maret 2012, pasukan Sudan Selatan berhasil merebut ladang minyak di Heglig, Provinsi Kordofan, yang wilayah tanahnya menjadi sengketa antara Sudan dan Sudan Selatan.

Bayang-bayang perang saudara besar layaknya di Sudan benar-benar terjadi pada Desember 2013, ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit dengan wakilnya Riek Machar. Kiir menuduh Machar dan sepuluh orang lainnya melakukan percobaan kudeta.

Pertarungan pecah lantaran keduanya memiliki kekuatan pasukan bersenjata. Konflik itu secara resmi menjadi Perang Saudara Sudan Selatan antara Gerakan Pembebasan Sudan Selatan di pihak Kiir melawan Gerakan Pembebasan Sudan Selatan Perjuangan di pihak Machar. Beberapa hari kemudian, Kementerian Luar Negeri merilis jumlah korban konflik: 500 tewas dan 800 lainnya cedera. Dewan Keamanan PBB mengirim 5.500 tentara tambahan untuk mendukung misinya guna melindungi warga sipil.

Guna meredam dan upaya mengakhiri perang saudara, Presiden Kiir yang telah menjabat sejak wilayah otonom Sudan Selatan sebelum referendum ini mengangkat kembali Machar sebagai wakil presiden mendampinginya pada Februari 2016. Machar dilantik pada tanggal 26 April 2016.

Namun, upaya meredam konflik tak sepenuhnya berhasil ketika pada Juli 2016 bentrokan pecah antara Tentara Pembebasan Rakyat Sudan yang setia kepada Presiden Kiir dan tentara pendukung wapres Machar. Lebih dari 150 orang tewas di ibukota Juba. Tak lama berselang, pada 23 Juli 2016 Presiden Kiir kembali melepas jabatan Machar sebagai wakilnya untuk kedua kali. Digantikan Taban Deng Gai yang sebelumnya menjabat kepala penasihat dari Machar.

Menurut UNHCR, di awal Agustus 2016 ada lebih dari 60.000 orang yang sebagian besar perempuan dan anak-anak meninggalkan Sudan Selatan sejak pertempuran Juli. UNHCR melaporkan pengungsi Sudan Selatan di negara-negara tetangga melonjak hingga hampir 900.000 orang sejak Desember 2013.

Februari 2017 kemarin, PBB mengumumkan bencana kelaparan di beberapa negara bagian Sudan Selatan. 100 ribu orang berada di ambang kelaparan dan 4,9 juta atau 40 persen penduduk Sudan Selatan membutuhkan bantuan segera.

Kekerasan masih terus terjadi. Pada 9 Mei 2017, para militan bersenjata menyerang iring-iringan konvoi wakil presiden Deng Gai, menembaki dan melukai tiga pengawalnya. Deng Gai dikabarkan selamat dan tidak terluka.

Perseteruan pendukung Kiir dan Machar menyeret kepada konflik antar etnis di Sudan Selatan. Pertempuran menjadi bersifat komunal dan pemberontak menargetkan anggota kelompok etnis Dinka Kiir dan tentara pemerintah yang menyerang etnis Nuers.

Sampai sekarang, perang masih berlangsung. Laporan Al Jazeera menyebut lebih dari 300.000 orang tewas selama perang sipil di Sudan Selatan. Termasuk peristiwa menonjol seperti Pembantaian Bentiu, 2014 lalu. Menurut laporan Independent Online di Afrika, sekitar 3 juta orang dari total 12 juta penduduk Sudan Selatan mengungsi dari rumah tinggalnya, baik di dalam maupun ke negara tetangga terutama Kenya, Sudan dan Uganda.