tirto.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, merespons rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi gas dan pembatasan elpiji ukuran 3 kilogram.
Fadli juga mengkritik rencana kebijakan tersebut karena akan menyengsarakan rakyat dan mengkhianati cita-cita kampanye saat pemilu.
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat dengan segala macam 'gombalnya' ketika pemilu," kata Fadli saat ditemui di DPR RI, Senin (20/1/2020).
Ia juga menilai rencana kebijakan tersebut harus dihentikan karena akan berpotensi memicu kenaikan harga yang lain.
"Harus dihentikanlah jangan sampe LPG tiga kg itu naik. Karena pasti akan memperberat dan akan memicu kenaikan harga yang lain. Jadi baiknya itu ditinjau ulang," ujar dia.
Menurut Fadli, sudah seharusnya tugas pemerintah memberikan kemudahan dan kemurahan bagi rakyatnya, kalau hanya menaikkan harga LPG itu sama saja pemerintah masih berwatak primitif.
"Kalau harus disubsidi, subsidi adalah bagian dari hak rakyat. Jadi pemerintah harus kreatif dan cerdas di dalam cari solusi. Bukan mencari harga. Cuma naikan harga doang mah itu enggak udah pakai otak yah. Saya kira itu cara yang paling primitif yang dilakukan. Enggak usah sekolah lah kalau cuma untuk naikkan harga," katanya.
Kendati ada janji kompensasi, Fadli menilai hal tersebut hanya pemanis saja dan tak akan pernah terlaksana.
"Ya dari dulu juga kan janji-janjinya begitu. Tapi kenyataanya kan enggak terlaksana. Itu kan sekadar pemanis aja setelah naik ada pemanis, tapi kita kenyataanya tidak dilakukan. Rakyatlah akhirnya yang jadi korban. Harga-harga sudah terlanjur naik," katanya.
Masyarakat miskin dan pedagang kecil kembali dibuat ketar-ketir oleh pemerintah lantaran subsidi LPG 3 Kg alias gas melon akan dicabut.
Habis dibuat pening dari rencana larangan penggunaan minyak goreng curah atas alasan kesehatan dan sertifikasi produk halalbuat pedagang kecil, mereka kini belum bisa tidur nyenyak karena berbagai kejutan di awal 2020.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, nantinya gas melon akan dijual dengan harga normal di toko maupun pasar. Subsidi diberikan terbatas hanya bagi mereka yang berhak menerima dan terdaftar.
Akan tetapi, Djoko belum bisa memastikan bagaimana teknis penyalurannya, tapi opsi yang disiapkan bisa dari transfer bank, kartu, sampai kode elektronik.
Di samping itu, pemerintah juga berencana membatasi pembelian gas melon menjadi 3 tabung gas per bulan dari hitung-hitungan kebutuhan rakyat miskin. Menurut Djoko jika ada pembelian lebih dari itu, pemerintah pantas curiga jangan-jangan subsidi salah sasaran.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali
