Suap Proyek PUPR: KPK Panggil Anggota DPR Komisi III Jazilul Fawaid

KPK memanggil anggota DPR Komisi III Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan untuk kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR TA 2016, Rabu (14/8/2019).

Reporter: Fadiyah Alaidrus

Terbit 14 Aug 2019 12:55 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). tirto.id/Bayu septianto.

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR Komisi III Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, hari ini, Rabu (14/8/2019). Ia dipanggil untuk korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2016.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HA [Hong Artha John Alfred]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan pada Rabu (14/8/2019).

Selain itu, KPK juga memanggil Staf Administrasi Anggota DPR Fraksi PKB Musa Zainudin bernama Mustakin. Ia juga dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

Hong Artha John Alfred telah ditetapkan oleh KPK pada 2 Juli 2019 sebagai tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur berupa pembangunan jalan di Kementerian PUPR. Hong Artha diduga bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara.

Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota DPR RI periode 2014-2019 merupakan pihak yang diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar pada November 2015. Selain itu, terdapat Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary yang diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar.

HA disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal S ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di sisi lain, Damayanti Wisnu Putranti sendiri sudah mendapatkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan, pada 26 September 2016 oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Politikus PDIP itu dinyatakan bersalah dan terbukti menerima suap proyek pelebaran jalan Tehoru-Laimu, Maluku, senilai Rp8,1 miliar.

Vonis untuk Damayanti ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang meminta hakim menjatuhi hukuman 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Namun, KPK tidak mengajukan banding dalam kasus ini.