Indeks Kasus Suap Proyek Pupr Maluku

Anggota DPR-RI A Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi tersangka Hong Arta terkait proyek di Kementerian PUPR, Rabu (29/1/2020).

KPK memanggil Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faishal Zaini sebagai saksi kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek Kementerian PUPR 2016, Kamis (15/8/2019).

Helmy dijadwalkan diperiksa penyidik terkait kasus suap di proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016

KPK memanggil anggota DPR Komisi III Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan untuk kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR TA 2016, Rabu (14/8/2019).

KPK memanggil anggota DPR Fraksi PKB Fathan hari ini, Selasa (13/8/2019) untuk kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

KPK memanggil anggota Komisi V DPR Fraksi Hanura Fauzih Amro sebagai saksi korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR TA 2016, Senin (12/8/2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti di kasus suap proyek PUPR Maluku, Senin (5/8/2019).

Saat diperiksa KPK sebagai saksi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku ditanyai soal proses pengangkatan eks Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Menteri Basuki Hadimuljono dipanggil KPK sebagai saksi.

Basuki Hadimuljono akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudi Erawan.

Wakil Ketua Komisi I Bambang Wuryanto diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus suap korupsi pengadaan jalan proyek PUPR.

Tim pemantau infrastruktur dibentuk sejak kasus suap pembangunan jalan KemenPUPR di Maluku Utara.

Ketua DPRD Maluku dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Bupati Halmahera Timur terkait proyek Kemen-PUPR.

Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi yang berkaitan dengan proyek Kementerian PUPR di Maluku pada 2006.

KPK mengeksekusi Andi Taufan Tiro ke LP Sukamiskin. Tiro adalah satu di antara enam orang yang tersangkut perkara korupsi program dana aspirasi proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 9 tahun bui, denda Rp1 miliar dan pencabutan hak politik selama 5 tahun kepada politikus PAN, Andi Taufan Tiro sebab terbukti menerima suap Rp7,4 miliar terkait program dana aspirasi proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Musa Zainuddin dijadwalkan KPK untuk diperiksa terkait penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

Politisi PAN Andi Taufan Tiro dituntut 13 tahun penjara dalam kasus proyek Kementerian PUPR di Maluku. Jaksa juga menuntut hak politik Andi dicabut selama 5 tahun.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin diperiksa KPK sebagai tersangka tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

KPK terus menyidik kasus dugaan korupsi gratifikasi di Komisi V DPR. Lembaga antirasuah itu memeriksa tiga saksi untuk tersangka