Status Kependudukan 79 KK di Kampung Akuarium Diaktifkan Kembali

tirto.id - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Edison Sianturi, memastikan bahwa 79 kepala keluarga di Kampung Akuarium telah diaktifkan kembali status kependudukannya.

Hal itu dilakukan instansinya menyusul perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun kembali kampung tersebut.

"Kami sudah lakukan pelayanan dari sebulan yang lalu. kita sudah lakukan ke sana pemberian Kartu Tanda Penduduk [KTP] 166 dan kartu keluarga 79 KK. Sebanyak shelter itu kita sudah berikan di blok A, B, dan C," ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/4/2018).

Kampung Akuarium adalah salah satu sekian banyak tempat yang mengalami penggusuran paksa di era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2016. Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, penggusuran di tahun yang sama mencapai 193 kasus dan berdampak terhadap 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha.

Setelah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, warga Akuarium mulai membangun kembali kampung tersebut di atas puing-puing sisa penggusuran. Mereka tak lagi was-was lantaran Anies-Sandi telah menandatangani kontrak politik dan bersedia membangun kembali kampung tersebut.

Setelah Anies-Sandi dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur dan berkantor di Balai Kota, kontrak politik itu diwujudkan dalam APBD 2018 dan tercantum sebagai program kerja bernama Rencana Aksi Komunitas atau Commuitty Action Plane (CAP). Jumlah anggarannya bervariasi, dari Rp300-an juta hingga Rp1 miliar. Sementara totalnya, mencapai Rp9,96 miliar.

Selain Kampung Akuarium, ada 20 kelurahan lain yang mendapatkan anggaran untuk CAP. Pembangunan kembali kampung-kota itu dikoordinatori oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)--LSM yang kerap mengorganisir masyarakat melawan penggusuran di era Ahok.

Menurut Kadis Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi, beberapa tempat lain di luar Kampung Akuarium, yang sebelumnya tergusur dan dinonaktifkan wilayah kependudukannya, juga telah diaktifkan.

Namun, agar pencatatan tersebut tak dimanfaatkan oleh para "pendatang baru" yang bukan penduduk asli kampung tersebut, instansinya meminta para warga untuk mendapat surat rekomendasi dari ketua RT dan RW setempat.

"Kami kan mengisyaratkan seluruh penduduk di Jakarta ini beridentitas. Tugas kami enggak hanya kampung Akuarium, seluruh DKI jakarta yang memang dia sudah bertempat tinggal terstruktur ada RT, RW-nya," tegas Edison.