tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara mencapai Rp2.463 triliun pada 2023. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).
"Target pendapatan negara adalah 2.463,0 triliun. Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi, pertama ketidakpastian dari harga-harga komoditas," katanya.
Sri Mulyani memastikan bahwa APBN tahun 2023 dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat pandemi dan merespon situasi global. Dia pun mengatakan, angka penerimaan sudah berhitung secara hati-hati dengan memperhatikan situasi global.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pemerintah akan melakukan berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan untuk memperkuat pondasi perpajakan yang adil dan efektif. Sementara itu, angka belanja negara mencapai Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp814,7T.
Pemerintah pun menjabarkan sejumlah target belanja. Pertama, belanja pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dengan angka Rp612,2 triliun yakni belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar 69,5 triliun.
Kedua, pemerintah fokus pada belanja di bidang kesehatan. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan hingga Rp178,7 triliun. Sri Mulyani menjelaskan belanja pemerintah pusat 118,7 triliun transfer ke daerah sebesar 60 triliun. Kemudian alokasi anggaran perlindungan sosial mencapai 476 triliun, di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan sosial dan subsidi 454,7 triliun dan transfer ke daerah 17 triliun serta pembiayaan 4,3.
Pemerintah juga mengubah alokasi belanja dan anggaran pangan dan energi. Ia mengatakan belanja untuk ketahanan pangan meningkat menjadi 104,2 triliun dari 94 triliun di tahun 2022. Sri Mulyani merinci, pemerintah pusat membelanjakan Rp81,7 triliun dan tkdd Rp22,5 triliun. Sementara itu, untuk masalah energi, pemerintah mengalokasikan Rp341,3 triliun. Di bidang infrastruktur, Sri Mulyani mengaku pembangunan mengarah pada isu IKN dan hilirisasi.
"Infrastruktur diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk IKN dan penguatan hilirisasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur mencapai tingkat belanja 392,1 triliun. Di mana pusat membelanjakan 211,1 triliun dan tkdd 95 triliun, serta pembiayaan di mana BUMN-BUMN di bidang konstruksi akan mendapatkan alokasi yang signifikan mencapai 86 triliun. belanja di bidang pertahanan dan keamanan mencapai 316,9 triliun," bebernya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa belanja yang baik mampu mendorong tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Pemerintah berupaya untuk membuat langkah penganggaran tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan angka defisit di angka 2,84 persen di tahun 2023.
"APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84% dari PDB yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel hati-hati dan tepat waktu. kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial Global serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus kita sikapi," bebernya.
"Kita meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN. defisit APBN sebesar 598,2 triliun menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati dengan mengandalkan case buffer yang dilakukan Mulai sejak saat ini, yaitu Tahun 2022," ungkapnya.
Dia pun mengklaim hutang Indonesia akan aman, tetapi tetap dikelola secara detil. Karena dia menjelaskan inflasi global saat ini begitu tinggi dan berdampak pada gejolak kenaikan suku bunga.
"utang Indonesia masih aman dan tetap harus dikelola secara proden teliti dan kompeten, karena inflasi Global yang begitu tinggi dalam 40 tahun terakhir telah menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang terus harus Kita waspadai," pungkasnya.
Editor: Intan Umbari Prihatin
