tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menempatkan dana pemerintah di 7 bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp11,5 triliun. Ini merupakan upaya mendorong perekonomian di daerah sebagai strategi pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat hantaman pandemi COVID-19.
Dari total dana pemerintah yang dititip di BPD, Sri Mulyani ingin dana tersebut bisa diekspansi hingga dua kali lipat dalam bentuk kredit.
“Kalau DKI [Bank DKI Jakarta] dapat Rp2 triliun, kami harapkan bisa salurkan kredit Rp4 triliun, atau bahkan seperti Himbara bisa 3 kali lipat," kata dia dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT SMI (Persero), Senin (27/7/2020).
Sri Mulyani juga minta agar para gubernur mengawasi dana tersebut sehingga benar-benar digunakan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini.
Penempatan dana untuk BPD ada di 7 bank daerah, antara lain: bank daerah di Jawa Barat dan Banten sebesar Rp2,5 triliun, DKI Jakarta Rp2 triliun, Jawa Tengah Rp2 triliun, Jawa Timur Rp2 triliun, serta Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp 1 triliun.
Ia menuturkan penempatan dana untuk BPD Bali dan Yogyakarta masih dalam tahap evaluasi dan kajian. Masing-masing bakal mendapat sebesar Rp1 triliun.
BPD bahkan diharapkan dapat mengikuti Himpunan Bank Milik Negara yang berkomitmen menyalurkan kredit tiga kali lipat dari dana pemerintah.
“Dengan suku bunga yang lebih kecil dari yang selama ini mereka pinjamkan," kata dia.
Pemerintah sebelumnya telah menempatkan dana di Himbara sebesar Rp30 triliun sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi. Himbara pada awal mendapatkan dana tersebut berkomitmen menumbuhkan dana yang ditempatkan oleh pemerintah dapat berkembang hingga tiga kali lipat.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
