tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis defisit anggaran dalam APBN 2016 masih bisa dijaga dalam koridornya meski ada penambahan pembiayaan untuk menutupi defisit.
Hal tersebut disampaikannya usai penutupan acara World Islamic Economic Forum (WIEF) Ke-12 di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta.
"Pembiayaannya (defisit) dengan penyesuaian ini kita harapkan defisit tidak akan meningkat. Kita masih melihat bahwa ruang masih bisa dijaga dalam koridor defisit," ujar Sri Mulyani, Kamis (4/8/2016).
Pemerintah memangkas anggaran belanja sebesar Rp133,8 triliun untuk tahun ini yakni pemangkasan terhadap anggaran belanja Kementerian/Lembaga (Rp65 triliun) dan transfer daerah (Rp68,8 triliun).
Menkeu menyebutkan dalam dua tahun terakhir realisasi penerimaan perpajakan mengalami tekanan berat dengan jatuhnya harga komoditas migas, batu bara, kelapa sawit dan lainnya sehingga penerimaan pajak juga turun.
Sektor perdagangan dan konstruksi pada 2016 juga tertekan terlihat dari volume yang hanya tumbuh separuh dari tahun sebelumnya.
Selain itu, melemahnya kondisi perdagangan global menyebabkan ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi dari 2015 hingga 2016. Dengan kondisi itu, Kemenkeu melaporkan penurunan potensi pajak tahun 2016 yang cukup besar karena basis penghitungan tahun 2016 masih tinggi.
Pada 2014 realisasi penerimaan pajak sekitar Rp100 triliun di bawah target, sedangkan pada 2015 sekitar Rp249 triliun lebih kecil dari rencana.
Untuk penerimaan pajak pada 2016 jika tidak ada perubahan, Menkeu memperkirakan penerimaan pajak akan kurang Rp219 triliun dari target.
Kendati anggaran dipangkas, defisit anggaran diprediksi akan mencapai 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan target dalam APBNP 2016 sebesar 2,35 persen dari PDB, sehingga ada tambahan pembiayaan sekitar Rp17 triliun.
Menkeu juga meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu proyek dan program yang sedang dan akan berjalan karena pemotongan tidak dilakukan pada proyek dan program prioritas.
"Presiden sudah melihat bahwa banyak sekali ruang untuk efisiensi apakah itu biaya perjalanan atau pun dana operasional yang memang tidak prioritas. Jadi, ini tidak memotong hal-hal yang memang sudah merupakan prioritas pemerintah seperti infrastruktur," ujar Menkeu.
Terkait dengan restitusi pajak yang meningkat dibandingkan tahun lalu, Menkeu menjelaskan hal tersebut terjadi karena tahun lalu banyak Wajib Pajak (WP) terutama yang bergerak di bidang komoditi, membayar berdasarkan harga setahun sebelumnya yang ternyata merosot sangat tajam.
"Sehingga mereka dalam posisi rugi bayar dan meminta restitusi, kita lihat dari sisi itu," ujar Menkeu.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
