tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membantah tudingan bahwa utang luar negeri Indonesia dalam kondisi kritis. Sri Mulyani mengklaim Indonesia masih melaksanakan disiplin fiskal sehingga rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) tidak melebihi batas, sebagaimana diperkenankan dalam Undang-Undang.
Namun, meski melaksanakan disiplin fiskal, Sri Mulyani mengakui pemerintah tidak alergi terhadap utang. Ia menyebutkan instrumen utang merupakan salah satu pilihan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan.
“Utang bukan satu-satunya instrumen kebijakan. Ada instrumen lain yang sangat penting. Semua instrumen kebijakan tersebut sama pentingnya dalam pencapaian tujuan pembangunan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/2/2018).
Selain utang, instrumen lain yang dimaksud itu ialah pajak dan cukai, penerimaan bukan pajak, instrumen belanja dan alokasinya, kebijakan perdagangan dan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan desentralisasi dan transfer ke daerah.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menilai komentar yang hanya menyoroti soal utang tanpa melihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintahan hanya akan memberikan analisis yang menyesatkan. Sri Mulyani juga sempat menyinggung pernyataan yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal dan belanja infrastruktur.
Menkeu berpendapat bahwa pernyataan itu tidak tepat karena ada juga belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah, sedangkan untuk belanja infrastruktur tidak seluruhnya merupakan belanja modal.
“Oleh karena itu, pernyataan bahwa tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya adalah kesimpulan yang salah,” ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan pemerintah sudah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang. Salah satunya ditunjukkan melalui pilihan-pilihan kebijakan riil yang diupayakan sehingga perekonomian tidak mengalami kejutan dan malah membuat mesin ekonomi jadi melambat.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta agar sorotan terhadap utang tidak menjadi bahan untuk membuat masyarakat resah dan panik, apalagi digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
“Upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun,” kata Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rasio utang Indonesia terhadap PDB ada di kisaran 29,24 persen. Sementara rasio utang negara-negara lain seperti Vietnam mencapai 63,4 persen, Thailand sebesar 41,8 persen, Malaysia 52,7 persen, dan Brasil sebesar 81,2 persen.
Tak hanya itu, Kemenkeu juga optimistis bahwa pemerintah masih memiliki kemampuan kuat untuk melunasi utang-utang tersebut. “Apa yang telah disampaikan oleh berbagai pihak yang peduli mengenai utang pada dasarnya telah dan sedang dilakukan pemerintah,” ucap Menkeu.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
