tirto.id - Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Rabu (11/10/207) waktu setempat menolak segala bentuk usaha mediasi yang dilakukan dalam upaya untuk menyelesaikan krisis terkait dengan referendum kemerdekaan Catalunya.
"Tidak ada kemungkinan mediasi antara hukum demokrasi dan pembangkangan," ungkapnya kepada parlemen sebagaimana dilansir Antara, Kamis (12/10/2017).
Selain itu, Rajoy juga menolak adanya rencana kemerdekaan pemimpin Catalunya Carles Puigdemont dan menyebut rencananya sebagai “dongeng.”
"Itu tidak mendamaikan, itu tidak akan diakui oleh Eropa dan sekarang semua orang tahu bahwa itu akan merugikan," katanya menegaskan.
Hal itu disampaikannya karena melihat tidak sedikit dari perusahaan besar yang sudah memindahkan markas mereka keluar dari Catalunya dalam beberapa hari terakhir.
Puigdemont telah berulang kali menyerukan mediasi setelah referendum kemerdekaan pada 1 Oktober di Catalunya dianggap ilegal oleh Madrid serta pengadilan Spanyol.
Dalam wawancara yang dilakukan dengan CNN pada Rabu lalu, Puigdemont mengatakan bahwa mediator bisa ditunjuk guna membantu menyelesaikan krisis.
"Mungkin itu bisa membantu [kita] bicara kalau dua orang yang mewakili pemerintah Spanyol dan dua orang mewakili pemerintah Catalunya sepakat pada satu hal, misalnya, menunjuk satu mediator," ujar Puigdemont.
Pada Selasa (10/10/2017), pemimpin separatis Catalunya Carles Puigdemont telah menandatangani deklarasi kemerdekaan. Namun ia menangguhkan pelaksanaannya dengan harapan Madrid bersedia untuk bernegosiasi.
Rajoy kemudian meminta pemerintahan Catalan agar memberi klarifikasi apakah telah mengumumkan kemerdekaan atau tidak. Ia menuduh bahwa Puigdemont dengan sengaja sudah menciptakan “kebingungan” dan mengungkapkan ingin memulihkan “kepastian.”
"Peringatan ini, sebelum tindakan yang dapat diambil pemerintah berdasarkan Pasal 155 dari konstitusi kita, berusaha untuk memberi warga negara kejelasan dan keamanan yang diperlukan melalui sebuah pertanyaan yang sangat penting," kata Rajoy, seperti dikutip BBC.
"Ada kebutuhan mendesak untuk mengakhiri situasi yang akan dialami Catalunya, mengembalikannya pada keamanan, ketenangan, dan ketenangan, serta mewujudkannya secepat mungkin."
Rajoy memberi batas waktu lima hari kepada Presiden Catalunya Carles Puigdemont untuk segera menentukan dan mengumumkan nasib wilayahnya: merdeka atau tidak.
Jika dipastikan pada Senin (9/10/2017) bahwa Catalunya merdeka, Puigdemont diberi tiga hari lagi untuk mencabut deklarasi tersebut.
Bila deklarasi tidak dicabut, Madrid akan meminta Pasal 155 dari konstitusi yang memungkinkan Rajoy untuk menangguhkan otonomi daerah dan memberlakukan pemerintahan langsung.
Baca juga:
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
