tirto.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memberikan izin kepada para kadernya untuk mengikuti aksi pada Sabtu 11 Februari 2017 atau yang dikenal dengan Aksi 112 di DKI Jakarta.
"Sikap PKS sama seperti saat kami menghadapi aksi 4-11, kami secara institusi sama sekali tidak [melarang] dan seandainya kader PKS ikut, tidak masalah. Sebagai warga masyarakat yang punya aspirasi, saya kira silakan saja," kata Sohibul Iman di Semarang, dikutip dari Antara, Jumat (10/2/2017).
Meskipun mengizinkan mengikuti Aksi 112, Sohibul tetap menginstruksikan kader-kadernya untuk menjaga suasana agar tetap kondusif.
"Tentu saja kami berikan catatan karena ini suhunya suhu pilkada, siapapun yang mau turun tolong dijaga suasana kondusif sebab kalau kemudian ada kelengahan-kelengahan bisa menimbulkan hal yang tidak baik," ujarnya.
Sohibul menilai bahwa Aksi 112 merupakan salah satu dinamika yang ada di masyarakat dalam menghadapi situasi politik yang seperti saat ini.
"Sebagai ekspresi dan aspirasi [dalam berdemokrasi], silakan saja tapi semua harus menjaga aturan main yang ada," katanya.
Seperti diberitakan, sejumlah organisasi massa berencana menggelar aksi di sejumlah titik di DKI Jakarta menjelang masa tenang pilkada setempat.
Pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin karena pertimbangan potensi gangguan kamtibmas menjelang Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar secara serentak pada 15 Februari 2017.
Terkait dengan itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menilai pihak kepolisian mempunyai pertimbangan yang matang dalam mengeluarkan larangan penyelenggaraan aksi menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Minggu tenang dalam pemilu ini sebenarnya didesain untuk memberikan waktu bagi masyarakat menentukan siapa calon terbaik yang seharusnya mereka pilih, makanya masa itu tidak boleh diganggu," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (8/2).
"Jadi, bukan serta-merta saya melarang. Tidak ada hak saya untuk melarang, tapi kalau aturan sudah mengatakan tidak boleh, maka kewajiban saya adalah mengarahkan. Mudah-mudahan temen-teman memahami ini," lanjutnya.
Meski demikian, mantan Panglima ABRI/TNI itu tidak melarang aksi "112" yang rencananya digelar oleh Forum Umat Islam (FUI), namun harus tetap mematuhi aturan yang berlaku.
"Kami tidak pernah melarang aksi, karena itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan ada undang-undangnya, tapi kami mengarahkan agar aksi itu masuk dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku," ujarnya.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menjelaskan aksi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Meskipun Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan rencana aksi 11 Februari 2017 dari FUI, namun polisi tidak menyerahkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 akan jatuh pada tanggal 15 Februari 2017, Pilkada DKI Jakarta juga akan diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Pasangan nomor urut satu adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN.
Pasangan nomor urut dua adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai NasDem.
Pasangan nomor urut tiga adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
