tirto.id - Presiden Jokowi resmi melantik anggota TNI aktif Doni Monardo sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hari ini, Rabu (9/1/2019).
Menanggapi pelantikan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan tak mau ikut campur karena yang terpenting menurutnya apakah sosok tersebut sesuai kebutuhan atau tidak.
"Kalau soal itu hanya soal regulasi. Silakan atur. Tapi yang penting sesuai tidak dengan kebutuhan," ujar Sodik pada tirto, Rabu sore.
Sodik menilai BNPB masih dengan paradigma bencana lama, sehingga karakteristik dan latarbelakang figur seperti Doni yang dirasa dibutuhkan.
"BNPB hanya dianggap menangani darurat bencana, sehingga perlu sosok militer dengan track record yang istimewa," kata Sodik.
Diangkatnya Doni sebagai kepala BNPB, menurut Sodik tidak terlepas dari asumsi pemerintah pada militer yang dianggap tanggap bencana.
"Sosok TNI diperlukan karena dianggap BNPB menangani darurat bencana ketika sudah terjadi bencana," ujarnya.
Padahal menurut Sodik, seharusnya BNPB memiliki paradigma baru. Bukan lagi terfokus pada tanggap bencana saja. Melainkan harus diarahkan juga untuk pra bencana seperti mitigasinya.
"Siapapun sosok kepalanya, yang lebih penting adalah ada paradigma baru tentang penanganan bencana yakni membangun bangsa yang paham, peduli dan tangguh bencana dengan prioritas mitigasi bencana," tandasnya.
Oleh karena itu, Sodik merasa tidak ada yang istimewa pada pelantikan Kepala BNPB tersebut. Bahkan ketika ditanya apakah sosok Doni bisa memberikan harapan ke depannya. Sodik hanya menjawab, "biasa saja."
Sementara itu, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menilai status Doni Monardo sebagai perwira aktif TNI tidak perlu dipersoalkan. Menurutnya yang terpenting adalah sosok Doni memenuhi kriteria untuk menjabat sebagai kepala BNPB yang baru.
"Di dalam memilih seseorang pada jabatan tertentu. Bisa saja dia militer aktif, [militer] pensiun, atau sipil. Yang penting kriterianya jelas. Untuk BNPB sendiri yang terpenting untuk menjabat sebagai kepala itu leadership," ujarnya selesai proses terima jabatan di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (9/1/2019).
Di mata Willem, Doni adalah sosok yang memiliki sikap kepemimpinan luar biasa, sehingga tepat apabila ditunjuk untuk mengepalai BNPB.
"Beliau jadi komandan paspampres sukses, jadi pangdam dua kali sukses. Saya pernah juga beberapa kali kerjasama, waktu dia masih menjabat komandan kopassus. Oleh karena itu saya katakan beliau orang yang tepat," ujarnya.
Ketika ditanyakan, mengenai posisi Doni saat ini yang bertentangan dengan Undang-Undang. Willem tak memandang ada permasalahan pada hal tersebut.
"UU itu dibuat tahun 2004. UU kebencanaan dibuat tahun 2007 yang kemudian didirikan 2008. Menurut saya relevan, baik dilihat dari segi aturan. Saya tidak ahli dalam aturan memang. Logika saya kalau ditempatkan tentara aktif, tidak ada kalimat yang menyatakan dilarang," ujarnya.
Sementara itu menurut UU NO 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
Ia pun mengimbau, dalam penetapan jabatan seperti ini jangan diarahkan kepada dikotomi militer dan sipil.
"Jadi kepala BNPB itu boleh dijabat tentara aktif, pensiunan, dan sipil," tukasnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
