Soal Petugas Pemilu Meninggal, ORI: Pemeriksaan Kesehatan Longgar

tirto.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan kajian singkat terkait banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia dan jatuh sakit setelah Pemilu 2019. Hasilnya, ORI mendapatkan temuan mengenai proses pemeriksaan (screening) kesehatan yang tidak menyeluruh kepada petugas pra-pemilu berlangsung.

"Banyak harapan KPPS yang kami wawancarai, mereka berharap ketika datang ke Puskesmas dilakukan check up atau treadmill. Tapi tidak. Hanya diperiksa tensi darah," ujar anggota ORI Adrianus Meliala di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Ia juga mengatakan ada petugas yang ketika memeriksakan kondisi kesehatannya, hanya ditanya sekedar formalitas untuk mendapatkan surat keterangan sehat.

"Dalam rangka penerbitan surat itu juga macam-macam. Ada yang ditanyai, ada yang tidak sama sekali," ujarnya.

Pemeriksaan yang longgar tersebut yang kemudian dinilai ORI sebagai celah kesulitan untuk menemukan faktor penyebab banyaknya petugas yang meninggal dunia. Meski memang tak dipungkiri bahwa kelelahan akibat beban kerja dan durasi kerja yang tak ideal juga menjadi pemantik kejadian tersebut.

"Tidak ada data sama sekali. Sehingga ketika ada yang meninggal, timbul pertanyaan, kenapa meninggal. Oke trigger-nya kelelahan, tapi itu pencetus. Faktor sebelumnya apa," ujarnya.

Hal tersebut ia nilai juga bagian dari kelalaian KPU, sebab terlalu memfokuskan pada pemilih dan abai pada kepentingan petugas pemilu.

"Yang dibicarakan KPU itu kan teknis, buka jam 7 berhenti jam 1. Itu yang terus dibicarakan, dari aspek pemilih saja bukan petugas. Seyogianya imbang," pungkasnya.

Temuan-temuan tersebut didapatkan ORI melalui kajian singkat selama satu minggu di beberapa provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Bara, Bali, Papua, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Kalimantan Tengah.

Upaya meraih informasi dalam kajian dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkompeten antara lain KPU RI, KPUD, Bawaslu, Panwaslu, Kemenkes, IDI, mantan KPPS, pengamat, dan keluarga almarhum KPPS.