tirto.id - Anggota Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq bukan hanya tak setuju oposisi bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Maman juga mewanti-wanti agar Jokowi tak sembarang merekrut oposisi ke dalam kabinetnya.
Menurut Maman, sebagai kader di PKB, dia dan teman-teman lain juga dibekali hal cukup untuk menjabat di posisi-posisi pejabat pemerintahan.
"Yang di parpol itu profesional juga," tegas Maman di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Maman tidak mau jika profesional yang direkrut adalah mereka yang tidak bekerja keras untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di pilpres 2019 lalu. Sebab, menurut dia, belum tentu profesional itu mempunyi visi sama dengan paslon nomor urut 01 tersebut.
"Jangan ada orang-orang tidak mau berkeringat, tidak mau berdarah-darah tapi ada modal bikin sosmed lalu nawar-nawari diri dan tidak cocok dengan visi-misi Nawacita Jokowi lalu atas nama profesional diakomodir. Aneh juga," ucap Maman lagi.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengklaim sudah mengantongi susunan kabinet baru. Bocorannya, komposisi menteri dari partai politik dan profesional berkisar 60:40 atau 50:50. Namun dari data yang ada, Jokowi sebaiknya tidak memilih menteri ekonomi dari partai politik.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan untuk mencapai visinya, Jokowi perlu membersihkan menteri ekonominya dari partai politik, terutama mereka yang kinerjanya selama ini disorot, seperti Enggartiasto (politikus Nasdem).
Sebab, kata dia, ada kekhawatiran bila menteri dari parpol, maka rentan dipengaruhi kepentingan partai atau ingin memanfaatkan situasi untuk memburu rente. Selain parpol, Bhima mengatakan, calon menteri ekonomi nanti harus bebas dari kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan penjelasannya ini, ia menilai setidaknya pejabat Kemendag dan Kemenperin perlu dibuang. Namun, mempertimbangkan performa selama menjabat, ia menambahkan Kementan dan Kemenko Perekonomian juga perlu diganti.
“Dari partai itu berbahaya untuk ditempatkan di urusan impor. Ada kepentingan jangka pendek pemburu rente. Ini enggak hanya Kemendag ya, tapi kementerian lain yang pegang rekomendasi juga,” ucap saat dihubungi reporter Tirto, pada Jumat (12/7/2019).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
