tirto.id - Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyampaikan negaranya akan tetap menghargai kedaulatan dan sistem peradilan Indonesia terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.
"Sistem peradilan Indonesia adalah sepenuhnya urusan Pemerintah Indonesia dan sistem peradilan mereka berada di bawah konstitusi mereka," ujar Morrison, dari rilis yang diterima Tirto, Kamis (24/1/2019).
Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir direncanakan bakal dibebaskan atas dasar pertimbangan kemanusiaan menurut Presiden Joko Widodo.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, pembebasan Ba'asyir melalui pertimbangan yang panjang, termasuk kondisi kesehatannya.
Ba'asyir dijebloskan ke penjara di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Jaksa penuntut umum kala itu mengatakan Ba'asyir memberikan dukungan penting bagi kamp pelatihan jihad yang ditemukan pada awal 2010 di Aceh.
Tepat pada 16 Juni 2011, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun memvonis Ba'asyir 15 tahun penjara karena terbukti mendukung kelompok terorisme di Aceh. Berdasarkan putusan tersebut, Ba'asyir seharusnya bebas pada 24 Desember 2023 mendatang.
Ba'asyir menjadi perhatian Australia usai keterlibatannya dalam Bom Bali 2002. Ba'asyir dijobloskan ke penjara selama lebih dari dua tahun dan dibebaskan pada tanggal 14 Juni 2006.
Bom Bali 2002 membawa duka bagi Australia karena insiden itu telah menewaskan 202 orang termasuk 88 warga Australia.
Meski dalam pemberitaan sebelumnya Australia berharap agar Ba'asyir tetap ditahan dan dibebaskan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pengadilan Indonesia, tetapi Morrison tak ingin campur tangan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pembebasan Ba'asyir kepada Indonesia.
"Saya juga dapat meyakinkan warga Australia bahwa Pemerintah kita, dan saya sendiri khususnya, telah konsisten dalam menyampaikan pandangan kami tentang perasaan kami mengenai masalah yang sangat penting ini, dan kepekaan yang sangat nyata baik bagi mereka yang terluka parah pada malam itu dan 88 warga Australia yang terbunuh malam itu," ujar Morrison.
"Memastikan rasa hormat untuk keluarga-keluarga mereka, dengan cara yang telah kami lakukan dalam masalah ini. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Saya benar-benar menghormati kedaulatan Pemerintah Indonesia atas masalah-masalah ini," tambah Morrison.
Editor: Agung DH
