tirto.id - Pengamat media sosial Damar Juniarto menilai memblokir atau menyaring situs yang menyebarkan berita palsu atau hoax tidak cukup untuk menangkal beredarnya situs tersebut.
"Pemerintah harus menangkap orang yang membuat berita palsu," kata Damar melalui pesan pendek pada Antara, Kamis (5/1/2016).
Bila dinyatakan bersalah, salah satu hukuman bagi pelaku dapat berupa isolasi internet selama kurun waktu tertentu.
Mekanisme blokir atau saring yang ada saat ini juga perlu dikaji lagi karena belum cukup akuntabel dan transparan sehingga orang dapat bermain curang.
Aktivis SAFEnet tersebut melihat penyebaran berita palsu sekarang ini tergolong masif, salah satunya karena minimnya literasi media atau digital untuk memilah-milah berita. Banyak yang terpapar menyebarkan berita hoax padahal semestinya pembaca menyaring sebelum membagikannya.
Perilaku pengguna sosial media yang mudah terbawa berita palsu juga berasal dari kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, media dan lembaga resmi.
"Kita harus membangun lagi kredibilitas dan memperkuat posisi pemerintah, media dan lembaga. Jadi, orang perlahan percaya pada penguasa ketimbang hoax," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Pers akan memberikan barcode kepada media-media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers guna memudahkan masyarakat membedakan media mainstream dengan media abal-abal yang kerap menyebarkan berita hoax.
"Nanti ada barcode-nya, bahwa media ini trusted (terpercaya), terverifikasi di Dewan Pers. Ini juga bertujuan meminimalisir masyarakat dirugikan oleh pemberitaan hoax," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo kepada ANTARA News di Jakarta, Rabu lalu.
Ia mengatakan, barcode yang akan ditempelkan pada media cetak dan online itu dapat dipindai dengan telepon pintar yang akan terhubung dengan data Dewan Pers.
"Jadi barcode itu bukan berbentuk yang garis-garis, tetapi kotak-kotak, yang menampilkan penanggung jawab media itu siapa, alamatnya di mana," katanya.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
