tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim, pemerintah sudah memiliki strategi khusus untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa.
"Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, pemerintah akan mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya," kata Airlangga, di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Tak hanya itu, pemerintah juga bakal memperluas kerja sama government to government bagi pekerja migran, meningkatkan inklusi keuangan dengan PNM dan KUR, serta program upskilling dan reskilling seperti program kartu prakerja 2023.
Khusus untuk program kartu prakerja, berbeda dengan tahun sebelumnya peserta akan mendapat biaya pelatihan sebesar Rp1 juta. Kemudian insentif pelatihan di angka Rp2,4 juta, dengan total pemberian sebanyak empat kali selama empat bulan atau Rp 600.000 per bulan. Kemudian terdapat insentif survei Rp 150.000.
"Jadi tahun ini bauran bantuan ataupun biayanya adalah per orang Rp 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Kalau pada saat skema bansos pelatihan lebih rendah daripada bantuan," imbuh Airlangga.
Sementara terkait dengan upaya pencegahan risiko potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dalam jangka pendek, pemerintah tetap akan mendorong belanja pusat dan daerah untuk penggunaan produk dalam negeri.
Sedangkan pada jangka menengah akan dilakukan perbaikan struktural industri hulu ke hilir mulai dari rantai pasok, SDM, penelitian dan pengembangan, hingga akses pasar terutama mempercepat perjanjian CEPA termasuk CEPA Eropa dan juga beberapa kerja sama dari pasar non tradisional.
Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,24 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,32 juta orang); sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,11 juta orang); dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,48 juta orang).
Sebelumnya, Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organisation (ILO) memperkirakan jumlah pengangguran di dunia diperkirakan akan meningkat sebesar 3 juta menjadi 208 juta pada 2023. Sementara inflasi akan menggerogoti upah riil.
Kelangkaan pekerjaan baru akan melanda negara-negara pada saat banyak negara masih belum pulih dari guncangan ekonomi akibat pandemi global dan virus corona menyerang Cina setelah Beijing mencabut pembatasan penguncian yang ketat.
"Perlambatan pertumbuhan lapangan kerja global berarti kami tidak memperkirakan kerugian yang terjadi selama krisis COVID-19 akan pulih sebelum 2025,” kata Richard Samans, Direktur Departemen Riset ILO dikutip Antara, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
