tirto.id - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo–Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai kebijakan ekonomi jilid XVI tetap bisa membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal, dengan kebijakan ini, investor asing bisa menanam modal hingga 100 persen di 54 bidang usaha yang sebelumnya masuk lis terlarang investasi.
Sebelum kebijakan ekonomi baru ini, kata Hasto, tidak ada kolaborasi antara UMKM dengan investor asing. Dengan kebijakan ini, Hasto menilai proses transfer teknologi bisa dilakukan karena investor asing diharap membawa alat dengan teknologi tinggi untuk mendorong bisnis di Indonesia.
“Bagaimana untuk sektor-sektor yang dengan perkembangan teknologi yang begitu berubah untuk dilakukan iklim yang jauh lebih menarik bagi PMA (penanaman modal asing) termasuk kemungkinan 100 persen investasi dalam negeri. Itulah yang dibuka dan itu saya kira tanpa mengkhianati semangat daripada konstitusi kita,” kata Hasto di Menteng, Jakarta, Senin (19/11/2018).
Namun, untuk sektor-sektor yang dirasa cukup krusial seperti pertambangan dan perminyakan, Hasto merasa Jokowi telah melarang untuk melakukan penanaman modal asing secara penuh. Dan hal tersebut, kata dia, cukup membuktikan bahwa Indonesia tidak dikuasai oleh asing.
“Apa yang dilakukan Pak Jokowi kan meningkatkan kedaulatan kita di bidang energi, tetapi proses downstream-nya yang memerlukan teknologi tinggi, ya pada awalnya diperlukan kerja sama,” ucap Sekretaris Jenderal PDIP ini.
Di sisi lain, anggota Komisi XI fraksi PDIP Maruarar Sirait mengkritik keras paket kebijakan ekonomi ini. Menurutnya, hal tersebut malah mematikan UMKM dan terlalu liberal.
“Itu bukan ide Pak Jokowi. Saya yakin itu ide Pak Darmin (Menko Perekonomian Darmin Nasution) itu. Makanya saya minta direvisi kebijakan itu,” kata Maruar kepada Tirto.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
