Sekolah Islam Terkena Dampak Intoleransi di Myanmar

tirto.id - Di pinggiran Yangon bagian timur, ada kawasan bernama Kotapraja Tharkayta. Sekitar 50.000 muslim menetap di kawasan itu. Di Anawmar Street 11 dan 12, berdiri pula dua sekolah Islam.

Jumat, 28 April 2017, sekitar 150-an kelompok ultranasionalis Buddha berkumpul di depan sekolah. Mereka geram karena sekolah itu dipakai untuk beribadah. Menurut para demonstran itu bertentangan dengan pembatasan yang sebelumnya diberlakukan pemerintah. Sempat terjadi kericuhan, salah satu reporter The Irrawaddy—portal berita di Myanmar—sempat diancam dan diusir saat berusaha meminta komentar para demonstran.

Para polisi tampak berdiri saja mengawasi dan akhirnya memberi izin kepada para demonstran untuk menyegel kedua sekolah. Sampai saat ini, belum ada kejelasan tentang kapan sekolah-sekolah itu dibuka kembali.

Sepekan sebelum demonstrasi tersebut, sekitar pukul 13.00 waktu setempat, kelompok ultranasionalis Buddha menghentikan salat Jumat yang digelar di sekolah Islam di Anawmar Street 12. Setelah salat berjamaah itu berhenti, kelompok nasionalis mengunjungi kantor pemerintah daerah, meminta agar pihak sekolah ditindak.

Setelah itu, Jaringan Patriotic Blood Dhamma juga datang dan meminta pemerintah menutup sekolah karena menggelar ibadah salat berjamaah. Sore harinya, pihak sekolah dipanggil Departemen Administrasi Umum Kotamadya Tharkayta dan meminta sekolah untuk tidak lagi mengorganisir doa massal di depan umum.

Direktur Burma Human Rights Network (BHRN) Kyaw Win menilai pihak berwenang telah gagal melindungi penduduk pemeluk agama Islam di negara tersebut. Sebab pemerintah secara konsisten selalu mematuhi tuntutan kelompok ekstremis nasionalis Buddha.

Menurutnya, kegagalan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap ekstremis Buddha membuat umat Islam di Myanmar semakin sering menjadi sasaran serangan main hakim sendiri hingga penganiayaan. “Lebih buruk lagi, kegagalan pihak berwenang untuk melakukan tindakan melawan kelompok ekstremis akan mendorong mereka melakukan serangan lebih lanjut,” ujar Kyaw Win, Rabu (3/5).

Menurut laporan BHRN, demonstrasi yang berujung penyegelan itu dipimpin oleh Taung Thar Lay Sayadaw dari Meihkhtilar dan U Thu Sitta dari Patriotic Myanmar Buddhist Monk Association. Anggota kelompok ekstremis Buddha dalam insiden tersebut juga berasal dari aliansi ultranasionalis lokal. Mereka datang dari daerah sekitar Yangon seperti Mandalay, Meikhtilar, Maubin, dan Pathein.

Sekolah Islam di Anawmar Street 11 sebenarnya telah mendapat izin resmi untuk menggelar salat berjamaah. Izin itu tertuang dalam dokumen tertanggal 29 Agustus 1990. Ia menyatakan bahwa pihak berwenang telah memberikan izin untuk mengajarkan studi agama dan beribadah di madrasah di Kota Tharkayta.

“Perlakuan yang dialami umat Islam ini berbeda sekali dengan umat Buddha di Myanmar. Penganut Buddha bisa beribadah dengan bebas, kapan pun di mana pun, sedangkan umat Islam tidak,” ungkap Kyaw Win. Meski begitu, ia meyakini diskriminasi dan intoleransi di Myanmar bukan murni tindakan para biksu. “Seperti agama lain, Buddha tak mengajarkan kebencian dan diskriminasi,” katanya.

Kyaw Win menjelaskan bahwa biksu-biksu di Myanmar saat ini kebanyakan adalah orang yang direkrut tentara dan kemudian dijadikan biksu. Biksu-biksu rekrutan tentara itulah yang menyebarkan kebencian akan Rohingya dan Islam.

“Anda bisa lihat di beberapa video, biksu-biksu itu mengatakan jika membiarkan umat Islam ada di Myanmar, maka mereka akan merebut kekuasaan, seperti yang terjadi di Indonesia. Ini didesain oleh tentara, agar rakyat Myanmar bertengkar satu sama lain,” jelas Kyaw Win.

Baca: "Biksu di Myanmar Dijadikan Alat Politik Oleh Militer"

Pembantaian atas orang-orang Islam di Myanmar memiliki sejarah panjang. Pembiaran dari pemerintah Myanmar membuat pelanggaran hak manusia yang dialami Rohingya tak pernah usai hingga kini.

Baca: Rohingya dan Sejarah Masuknya Islam di Myanmar

Sehari sebelum penyegelan sekolah dilakukan, BHRN dan 22 organisasi lainnya merilis surat terbuka kepada pemerintah Amerika Serikat, Inggris, negara anggota Uni Eropa, dan negara-negara ASEAN. Mereka meminta negara-negara tersebut mendorong pemerintah Myanmar untuk sepenuhnya bekerja sama dengan misi pencarian fakta terkait pelanggaran HAM di Rakhine, Kachin, dan Shan yang telah dimandatkan Dewan HAM PBB. Human Rights Watch dan Amnesty International termasuk dalam 22 organisasi tersebut.

Misi Pencarian Fakta PBB merupakan tanggapan terhadap kejadian setelah 9 Oktober 2016. Sejak 9 Oktober 2016, pascapenyerangan pos polisi oleh sekelompok anak muda yang diduga warga Rohingya, militer Myanmar melakukan operasi militer di daerah Maungdaw, bagian utara negara bagian Rakhine. Operasi militer itu diikuti dengan pembunuhan tanpa peradilan, pembakaran pemukiman, pemerkosaan, penyiksaan dan pengusiran secara paksa.

Namun, saat persoalan itu belum selesai, diskriminasi dan intoleransi lainnya terjadi, dan kali ini menimpa sekolah. Umat Islam di Kota Thrakayta sekarang tak memiliki tempat ibadah, sementara bulan suci Ramadan akan dimulai pada akhir Mei.