tirto.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut foto Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama pendiri media asing Asia Sentinel Lin Neumann tidak bisa dikaitkan dengan politik.
Pernyataan itu diberikan Hasto menanggapi beredarnya foto yang menunjukkan Moeldoko dan Neumann dalam satu momen. Foto itu tersebar setelah Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengunggahnya di akun twitternya.
"Kalau soal foto, kita suka foto-foto semuanya. Tidak bisa dibatasi mau foto sama si A, si B, itu tren baru. Sehingga foto bersama tidak menjadi bagian dari sebuah afiliasi terhadap sebuah agenda politik, kepentingan politik," ujar Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Unggahan Rachland tersebut tayang sejak pagi tadi. Dalam cuitannya, Rachland mempertanyakan kaitan antara foto Moeldoko dan Neumann dengan artikel terkini Asia Sentinel yang menjadi perbincangan di Indonesia.
"Lin Neumann -- berkacamata, ketiga di belakang -- adalah Co-Founder Asia Sentinel, Blog berbasis di Hongkong yang menyebar kabar bohong tentang SBY dan Partai Demokrat. Di foto ini, Tuan Neumann berfoto dengan @GeneralMoeldoko. Apakah Istana terlibat dalam fitnah pada SBY?" ujar Rachland di twitternya.
Lin Neumann -- berkacamata, ketiga di belakang -- adalah Co-Founder Asia Sentinel, Blog berbasis di Hongkong yang menyebar kabar bohong tentang SBY dan Partai Demokrat. Di foto ini Tuan Neumann berfoto dengan @GeneralMoeldoko
— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) September 17, 2018
Apakah Istana terlibat dalam fitnah pada SBY? pic.twitter.com/Vno3YrdppB
Dalam pertemuan ini dibahas berbagai perkembangan yang sebelumnya sering menjadi perhatian investor yakni terkait persiapan Pemerintah menjelang pesta demokrasi, pilkada serentak di berbagai daerah, dan pemilihan presiden RI.
Delegasi ini dipimpin oleh Lin Neumann, AmCham Managing Director, yang juga pendiri Asia Sentinel. Hadir juga dalam pertemuan ini antara lain wakil dari ExxonMobil, Ernst & Young, Coca Cola, GE, CastleAsia, Freeport, GM yang merupakan anggota AmCham President Advisory Council.
Sebelumnya Asia Sentinel telah menayangkan artikel berjudul Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy yang rilis pada 11 September 2018 dan ditulis editor John Berthelsen (judul artikel telah diubah menjadi UPDATE: Asia Sentinel Story on Indonesian Corruption Goes Viral). Artikel itu mengungkap skandal pencurian uang pembayar pajak senilai 12 miliar dolar AS yang diduga dilakukan rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Berthelsen mengungkap dugaan tersebut berdasarkan laporan penyelidikan setebal 488 halaman yang diajukan ke Mahkamah Agung Mauritian. Sebanyak 30 pejabat pun diduga terlibat dalam skandal yang bermula dari kasus Bank Century, termasuk Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Boediono.
Asia Sentinel juga menyebut aliran dana skandal Bank Century yang ramai pada 2009 lalu masuk ke kas Partai Demokrat. Ia menulis: "Pendirian dan bangkrutnya PT Bank Century TBK diduga menjadi pusaran sebagian besar kasus yang dimuat dalam laporan tersebut. Pailit pada 2008, Bank Century akrab dikenal sebagai "bank-nya SBY" karena diyakini menyimpan danagelap yang terkait dengan Partai Demokrat."
Menurut Hasto, foto antara Moeldoko dan pendiri Asia Sentinel merupakan hal wajar. Karena itu, ia enggan berkomentar banyak soal beredarnya foto Moeldoko dan Neumann.
"Ini merupakan bagian dari adanya handphone, sehingga yang memiliki handphone sehingga orang mengekspresikan itu. Setiap orang bertemu dengan pejabat itu selalu mengambil foto-foto di setiap event kami lihat," kata Hasto.
Partai Demokrat telah mengadukan pemberitaan media Asia Sentinel tentang kasus Bank Century ke Dewan Pers. Pengaduan dilayangkan karena Demokrat merasa dirugikan dengan pemberitaan media yang berada di Hong Kong itu.
Demokrat juga meminta Dewan Pers berkoordinasi dengan lembaga serupa di Hong Kong. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya siap berangkat ke Hong Kong untuk langsung menemui Dewan Pers di sana dan menyelesaikan masalah dengan Asia Sentinel.
"Karena ini menyangkut lintas negara yang menurut pemberitaan Asia Sentinel ini berkedudukan di Hong Kong, kami meminta Dewan Pers Indonesia berkoordinasi dengan Dewan Pers Hong Kong," ujar Hinca di Kantor Dewan Pers, Senin (17/9/2018).
Demokrat juga mempermasalahkan sejumlah media di Indonesia yang sudah menayangkan serta memuat kutipan artikel Asia Sentinel tanpa konfirmasi. Menurut Hinca, artikel Asia Sentinel yang dipermasalahkan tidak mungkin populer jika media di Indonesia tak membahasnya.
"Demokrat tidak setengah-setengah mengusut ini, tidak," kata Hinca.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Maya Saputri
