tirto.id - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebutkan, penyerapan anggaran pembangunan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan buruk. Dari anggaran sebesar Rp34,4 miliar pada 2018, pemerintah kota baru merealisasikan secuil anggaran untuk pembangunan Kantor Lurah Karet sebesar Rp196 juta.
Dengan demikian, realisasi terhadap anggaran keseluruhan baru sebesar 0,57 persen. Menurut rencana, Kota Administrasi Jakarta Selatan memang memiliki enam program pembangunan, yakni rehabilitasi total Rumah Dinas Lurah Kalibata, pembangunan Rumah Dinas Camat Pesanggrahan, Pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan, Pembangunan Kantor Lurah Karet, rehabilitasi total Rumah Dinas Camat Cilandak, dan renovasi bangunan untuk Kelurahan Kuningan Timur.
“Untuk [Pemkot] Jakarta Selatan ini jelek sekali rapornya. Renovasi kantor camat Mampang Prapatan dan renovasi Kelurahan Kuningan gagal lelang. Lalu untuk rehabilitasi Rumah Dinas Lurah Kalibata dan pembangunan Rumah Dinas Camat Pesanggrahan juga gagal,” jelas Saefullah di kantornya, Jakarta pada Selasa (2/9/2018).
Adapun anggaran untuk rehabilitasi total Rumah Dinas Lurah Kalibata dialokasikan sebesar Rp1,28 miliar. Sedangkan pembangunan Rumah Dinas Camat Pesanggrahan dan rehabilitasi total Rumah Dinas Camat Cilandak, masing-masingnya memakan biaya Rp2,05 miliar dan Rp1,29 miliar.
Berdasarkan data dari monev.bapedadki.net yang menjadi acuan Saefullah, pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan menelan biaya Rp19,53 miliar, sementara pembangunan Kantor Lurah Karet sebesar Rp6,97 miliar, dan renovasi bangunan untuk Kelurahan Kuningan Timur adalah Rp3,29 miliar.
Saefullah sendiri menyayangkan, penyerapan anggaran yang sangat jauh dari target itu. Pasalnya berbagai program yang mendapatkan suntikan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2018 itu diusulkan sendiri Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan juga sebetulnya sudah bisa digunakan sejak awal tahun.
Ia pun mengungkapkan bahwa, salah satu alasan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan ialah karena menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Mereka yang mengusulkan anggarannya, minta sekian, tapi kok enggak dikerjain? Sejak Januari 2018 sudah bisa lelang, tapi kenapa baru ribut sekarang ini?” ucap Saefullah.
Masih dalam kesempatan yang sama, Saefullah turut menyebutkan realisasi anggaran pembangunan di sejumlah kawasan lain. Untuk di Jakarta Utara, penyerapannya 1,52 persen dari total anggaran Rp51,12 miliar. Lalu penyerapan di Jakarta Pusat tercatat 1,29 persen dari total anggaran sebesar Rp20,87 miliar.
Sementara itu, penyerapan anggaran di Kepulauan Seribu tercatat 3,62 persen dari total anggaran Rp4,99 miliar, dan untuk di Jakarta Timur penyerapannya sebesar 1,84 persen dari total anggaran Rp46,86 miliar. Yang terakhir, untuk penyerapan anggaran di Jakarta Barat memang masih 0 persen mengingat sempat adanya kendala dalam pengadaan lahan.
“Di Jakarta Barat itu sampai sekarang masih proses negosiasi. Saya minta agar itu semua cepat dilakukan. Karena lagi proses negosiasi, biar saja berjalan dulu, kami enggak intervensi,” ujar Saefullah.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yandri Daniel Damaledo
