tirto.id - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan baru pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla inilah pembangunan di luar Jawa dilakukan secara masif, khususnya sejak 2 tahun terakhir.
Hal itu disampaikannya dalam seminar bertemakan “Refleksi, Evaluasi dan Rekomendasi Bidang Kebudayaan Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla” di Jogja Plaza Hotel, Yogyakarta, Sabtu (21/10/2017).
“Maka tidak mengherankan hasil terakhir dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sudah nyaris mendekati 80 persen,” kata Syafii.
Kendati menganggap angka itu sebagai pencapaian pemerintah saat ini, namun ia mengatakan bahwa hal itu belum menunjukkan ikatan kebangsaan yang kuat.
“Gangguan dan bahkan ancaman terhadap keberadaannya masih saja muncul, baik oleh pengaruh ideologi luar yang diimpor ke sini oleh kelompok-kelompok sempalan yang ahistoris, maupun oleh kelalaian negara untuk menegakkan keadilan sebagaimana yang diperintahkan oleh sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Sanata Dharma Eka Priyatma mengatakan bahwa mengevaluasi kinerja Pemerintah Jokowi-JK dalam bidang kebudayaan dalam waktu 3 tahun tidak mungkin berfokus pada capaian-capaian perubahan mentalitas yang lebih baik.
“Evaluasi dan refleksi yang kita lakukan hanya mungkin untuk memastikan bahwa selama tiga tahun ini lingkungan kondusif itu terjaga dan syukur bisa lebih baik,” kata dia.
Lingkungan kondusif yang dimaksud itu, kata dia, mencakup perwujudan sistem dan ekosistem pendidikan yang otentik, praktik berdemokrasi yang sehat dan mengabdi kepada kepentingan bersama, pelaksanaan sistem ekonomi yang adil dan beradab.
Di sisi lain, sejarawan sekaligus pengajar dari Universitas Sanata Dharma, Baskara T Wardaya, SJ mengatakan pada awal butir pertama Nawacita, Presiden Jokowi bertekad menghadirkan negara dalam melindungi segenap bangsa dengan cara memberikan rasa aman pada seluruh warga negaranya.
“Terkait dengan itu, bulan Oktober 2017 kiranya merupakan saat yang baik bagi kita untuk duduk bersama dalam sebuah forum akademik guna melakukan refleksi serta evaluasi dengan maksud melihat sejauh mana tekad, niat dan kehendak tersebut sudah atau belum terwujud selama tiga tahun berlangsungnya Pemerintahan Jokowi-JK,” kata Romo Baskara.
Romo Baskara juga berharap kegiatan refleksi dan evaluasi ini mampu menyusun sebuah bentuk rekomendasi untuk Pemerintahan Jokowi-JK.
Untuk diketahui, seminar yang digagas oleh Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia (Pusdema) dan penerbit Galang Press itu juga dihadiri oleh Abdul Munir Mulkhan, Muhammad Sobari, Seno Gumira Ajidarma dan Ignas Kleden.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
