tirto.id - Surya Paloh, pengusaha kelas kakap pemilik Media Group, mengatakan Indonesia hari ini adalah "negara kapitalis yang liberal." Dan kita, kata Surya, "malu-malu kucing untuk mengakuinya."
Saat mengisi kuliah umum kebangsaan di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (15/8/2019) kemarin, Surya bilang Indonesia kapitalis-liberal karena kekuasaan terbesar saat ini berada di tangan mereka yang punya uang.
"Above all, money is power," katanya.
Ini termasuk dalam hal "kompetisi"--meski dia tak menjelaskan kompetisi apa yang dimaksud, apakah kompetisi politik seperti pemilu atau dalam berbisnis. "Ketika kita berkompetisi, wani piro. Praktiknya yang saya tahu money is power, bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan juga ilmu pengetahuan."
Dan semua itu bertentangan dengan Pancasila, ideologi resmi negara. "Mana itu Pancasila?" tanyanya, retoris.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan pernyataan ini dapat dibaca sebagai kritik kepada Presiden Joko Widodo.
"Secara tidak langsung Surya Paloh mendeklarasikan kritik kepada Presiden sekaligus memberikan peringatan kalau di masa depan Surya Paloh akan menyerukan kritik lainnya," kata Dedi kepada reporter Tirto, Kamis (15/8/2019).
Direktur Riset Populi Center Usep S Ahyar mengatakan hal serupa, bahwa pernyataan Surya Paloh adalah "otokritik pada partai dan semuanya."
Surya Paloh sebetulnya ada di gerbong yang sama dengan Jokowi. Partainya, Nasdem, adalah salah satu anggota Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Tapi relasi mereka tak bisa dibilang baik-baik saja.
Surya Paloh, misalnya, membuat blok sendiri dengan partai koalisi Jokowi non-PDIP. Ketua Umum Nasdem, Golkar, PPP, dan PKB, menggelar rapat di Kantor DPP Nasdem, Senin 22 Juli malam. Saat itu Surya Paloh bilang tujuan pertemuan tersebut adalah untuk "meningkatkan arti keberadaan" mereka.
Dia juga bertemu Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Setelah pertemuan, Surya Paloh mengaku ada peluang Nasdem mengusung Anies--yang cenderung lebih dekat dengan Prabowo Subianto--di Pilpres 2024.
Seorang pengamat mengatakan pertemuan tersebut adalah upaya Nasdem menciptakan kemungkinan politik lain di luar koalisi PDIP. Disebutkan pula pertemuan itu adalah "reaksi terhadap pertemuan Gerindra dan PDIP" beberapa waktu sebelumnya.
Surya Paloh juga mengaku belum dikabari soal jatah menteri dari Jokowi, padahal Jokowi sudah bilang kalau itu sudah rampung diformulasikan. "Mungkin saya yang terakhir dikabari."
Usep menilai kritik yang dikatakan Surya Paloh "masih dalam tahap wajar." Toh Nasdem bagaimanapun masih setia di koalisi Jokowi. "Nasdem juga menyerang Anies (gara-gara masalah sampah), padahal sebelumnya dirangkul," katanya.
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari tidak menafsirkan pernyataan Surya Paloh sebagai kritik ke Jokowi. Ia justru sepakat dengan Surya Paloh bahwa masih ada politik uang, politik 'wani piro.'
Karena itu dia mengajak semua pihak membumikan lagi Pancasila dalam segala aspek.
"Saya setuju dengan pendapat Pak Surya Paloh. Oleh karena itu penataan sistem ketatanegaraan kita tak boleh terlepas dari proyek character and nation building yang basisnya Pancasila," ujar Eva kepada reporter Tirto.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
