Seberapa Besar Kekuatan AHY Bila Jadi Cawapres Anies Baswedan?

tirto.id - Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), digadang sebagai calon wakil presiden terkuat yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Lalu, seberapa besar tingkat keterpilihan AHY?

Partai Demokrat bersama NasDem dan PKS sejak 24 Maret 2023 resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), mereka sepakat mengusung Anies maju dalam Pilpres 2024.

Setelah mendeklarasikan Anies sebagai Capres, KPP membentuk tim delapan yang beranggotakan perwakilan tiga partai. Tugas dari tim delapan adalah untuk merumuskan calon pasangan Anies. Lalu, Anies dan tim delapan menetapkan Cawapres.

Pada awal Juni lalu, KPP menyatakan pihaknya sudah mengantongi nama Cawapres Anies, namun belum secara resmi mengumumkannya kepada publik.

Banyak yang menduga, kemungkinan besar Cawapres Anies adalah AHY. Dugaan itu berembus karena menurut banyak pengamat politik, AHY adalah tokoh internal KPP yang lumayan memiliki elektabilitas.

Terkait dengan nama Cawapres, AHY mengatakan pada Minggu, 16 Juli 2023, nantinya Anies yang akan mengumumkan sendiri pendampingnya. Namun, belum diketahui kapan Anies akan mengumumkan cawapresnya kepada publik.

"Tentu beliaulah pada saatnya akan menyampaikan itu kepada publik," ucap AHY.

Potensi Kekuatan AHY Bila Jadi Cawapres Anies

Ada sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan partai pendukung Capres untuk menentukan wakilnya, di antaranya jabatan di parpol, kursi parpol, kekuatan di akar rumput, hingga elektabilitas atau tingkat keterpilihan.

AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulung Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Demokrat adalah partai peringkat kedua dalam perolehan kursi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan 54 kursi atau 9,4 persen dari total keseluruhan 575 kursi di DPR RI.

Untuk memenuhi ambang batas atau presidential threshold, Demokrat bergabung bersama NasDem dan PKS. NasDem memiliki kursi terbanyak yaitu 59 kursi atau 10,3 persen dan PKS dengan perolehan kursi paling sedikit yaitu 50 atau 8,7 persen.

Jika ditotal, tiga partai memperoleh 163 kursi atau 28,4 persen dari total keseluruhan kursi di DPR RI. Jumlah ini sudah lebih dari cukup syarat ambang batas atau presidential threshold dalam pencalonan Presiden.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, Capres dan Cawapres harus didukung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki setidaknya 115 kursi di DPR RI atau 20 persen dari jumlah parlemen.

Tidak cukup sampai di situ, hal yang menjadi perhatian dalam Pilpres adalah faktor elektabilitas atau tingkat keterpilihan.

Merujuk pada beberapa lembaga survei, elektabilitas AHY cukup memuaskan, dia konsisten menempati urutan atas dalam bursa tingkat keterpilihan Cawapres.

Berapa Elektabilitas AHY Sebagai Cawapres 2024?

AHY sudah sejak lama masuk ke dalam perhitungan elektabilitas nama Cawapres di berbagai lembaga survei. Dua lembaga survei yang menjelaskan tingkat keterpilihan AHY sebagai Cawapres adalah Voxvol Center Research and Consulting dan LSI Denny JA.

Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting periode 24 Juli hingga 2 Agustus menyatakan, AHY mengantongi 15,3 persen elektabilitas sebagai Cawapres. Berada pada peringkat kedua dalam simulasi 11 nama.

Sementara itu, LSI Denny JA pada periode 3–15 Juli 2023 secara khusus melakukan survei simulasi pasangan Prabowo dengan empat kandidat Cawapres dihadapkan dengan Ganjar-Sandiaga dan Anies-AHY.

Hasilnya, Anies-AHY konsisten pada posisi terbawah dengan rata-rata perolehan 18,2 persen. Perolehan terbaik Anies-AHY adalah di angka 20,5 persen, hanya jika mereka berhadapan dengan Prabowo-Cak Imin dan Ganjar-Sandiaga.

Namun, perolehan terbaik Anies-AHY pun masih belum mampu menempatkan mereka ke jajaran dua besar. Sebab, pada simulasi ini Prabowo-Cak Imin pada urutan pertama dengan 36,5 persen, dan Ganjar-Sandiaga pada urutan kedua dengan 36,2 persen.

Dalam melakukan survei, Voxpol dan LSI Denny JA memiliki metode survei dan jumlah responden berbeda.

Voxpol melakukan survei terhadap 1.200 responden pada 24 Juli hingga 2 Agustus 2023 dengan metode wawancara secara tatap muka atau face to face yang dilakukan oleh surveyor terlatih. Margin of error tercatat sebesar 2,83 persen.

Sementara LSI Denny JA melakukan survei pada periode 3–15 Juli 2023 dengan menyasar 1.200 responden. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Pemilihan responden dilakukan dengan cara multistage random sampling dikolaborasikan riset kualitatif. LSI Denny JA menyatakan bahwa hasil survei mereka memiliki margin of error lebih kurang 2,9 persen.

Karier Politik AHY Sebagai Pertimbangan Untuk Jadi Cawapres

AHY mengawali kariernya di militer sama seperti ayahnya Susilo Bambang Yudhoyo (SBY). Sebenarnya, masa depan AHY di militer diprediksi akan cemerlang karena meraih penghargaan Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akademi Militer Tri Sakti Wiratama 2000.

Sejak lulus Akmil, AHY beberapa kali mengemban tugas strategis dari TNI. Tapi, sejak tahun 2016 dengan pangkat Mayor Infanteri, dia memutuskan untuk pensiun dini dari kemiliteran karena maju Pilkada DKI Jakarta 2017.

Agus maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Sylviana Murni melawan Anies-Sandi dan Ahok-Djarot. Namun, dia harus mencicipi kekalahan karena gugur di putaran pertama.

Setelah itu, AHY aktif memperkuat Partai Demokrat rintisan ayahnya. Pada 17 Februari 2018 AHY didapuk oleh ayahnya menjadi Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) yang memiliki peran memimpin kemenangan Demokrat dalam Pemilukada 2018 dan Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2019, Demokrat berhasil meraih 54 kursi di DPR RI dan meraih peringkat keenam dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI. Sejak 15 Maret 2020, dia mengemban jabatan sebagai Ketum Partai Demokrat ke 5 menggantikan Teuku Riefky Harsya.

Era kepemimpinan AHY di Demokrat pernah diwarnai aksi pendongkelan kepemimpinan. Pada awal Februari 2021, AHY mengumumkan adanya upaya di luar partai untuk mengkudeta Demokrat di era kepemimpinannya.

AHY kala itu mengatakan, gerakan itu melibatkan lima orang, dengan rincian empat mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo. AHY mengatakan para elite itu akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat.

Karena khawatir, AHY lantas mengirim surat secara resmi kepada Presiden Jokowi pada 1 Februari 2021. Dalam surat itu, AHY meminta konfirmasi dan klarifikasi Jokowi ihwal kabar adanya gerakan tersebut. Namun, surat itu menurutnya tidak mendapat tanggapan dari pihak Istana.

Kekhawatirannya pun benar terjadi. KLB Demokrat yang diselenggarakan di Hotel The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021, menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Kedua belah pihak lalu berseteru di meja hijau, kasus sengketa kepemimpinan ini resmi berakhir saat Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) dari pihak Moeldoko.