tirto.id - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah tudingan yang ditujukan pada dirinya dalam kesaksian Mirwan Amir bahwa SBY memberi instruksi langsung untuk meneruskan program e-KTP meskipun mengetahui program ini bermasalah.
"Tidak pernah yang namanya SBY ikut-ikutan urus proyek, melakukan intervensi proyek, silakan cek. Sikap saya itu tidak mencampuri, mengintervensi e-KTP, tapi juga program pemerintah lain. Tidak ada conflict of interest saya selama 10 tahun dari presiden," ujar SBY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Selasa (6/2/2018).
Presiden RI keenam ini mengatakan selama ini tidak pernah ada yang melapor ke dirinya selama ia menjabat sebagai Presiden. Mirwan Amir dalam kesaksiannya saat sidang korupsi e-KTP mengatakan pernah menyampaikan informasi kepada SBY untuk tidak melanjutkan program tersebut.
"Tidak pernah ada yang melapor ke saya, ada masalah serius terhadap pengadaan e-KTP dan kemudian program itu harus dihentikan. Termasuk yang mengaku menyampaikan ke saya, Mirwan Amir. Tolong dimana, kapan, dalam konteks apa menyampaikan ke saya. Siapa yang mendampingi saya? Saya ini tertib. Ada menteri terkait, pejabat terkait," jelas SBY.
Menurut kesaksian Mirwan, pihaknya telah melakukan pelaporan saat mantan kader Demokrat itu menghadap SBY sebagai Presiden RI 2004-2009.
"Pernah saya sampaikan (kepada SBY), bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan," kata Mirwan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Mirwan bersaksi di persidangan bahwa alasan pelaporan proyek e-KTP tidak dilanjutkan berdasarkan rekomendasi Yusnan Sholihin, salah satu pengusaha yang direkomendasikan Mirwan untuk ikut proyek e-KTP. Sebelumnya, Yusnan berusaha mengingatkan kepada pemerintah bahwa proyek e-KTP lewat pemberitahuan tertulis.
Namun, peringatan Yusnan tidak digubris pemerintah di masa Presiden SBY. Dari pengakuan Mirwan, Yusnan pun bercerita kepada Mirwan bahwa proyek senilai Rp5,9 triliun itu diduga bermasalah. Saat dilaporkan di Cikeas, Presiden SBY justru tetap mendorong proyek tersebut tetap berjalan.
"Tanggapan SBY, bahwa menuju Pilkada bahwa proyek ini harus diteruskan," kata Mirwan.
SBY menanggapi pernyataan Mirwan tersebut bahwa setiap pertemuan tidak pernak dilakukan sendiri, pasti ada pendamping dan didokumentasikan.
"Tidak ada urusan dengan partai yang saya pimpin. Tidak pernah saya membawa urusan pemerintah ke partai. Silakan dicek. Sama sekali tidak benar ada tuduhan itu. Saya melibatkan diri, ngatur, atau ikut ikutan. Tidak," jelas SBY.
SBY menjelaskan bahwa tuduhan ini perlu ditindaklanjuti dan ia akan memperjuangkan haknya.
"Skenario siapa? konspirasi apa? Di tahun politik jelang pemilu, ini yang harus kita ungkap. Ini perjuangan saya. Jihad saya untuk mendapat keadilan," tambahnya.
Pada sidang e-KTP beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR periode 2009-2014 Mirwan Amir mengaku proyek e-KTP merupakan salah satu program pemerintah. Mirwan pun mengaku ada instruksi langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meneruskan program e-KTP meskipun program ini bermasalah.
Dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Setya Novanto, Kamis (25/1/2018), Mirwan dicecar oleh kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya tentang posisi proyek e-KTP di pemerintahan saat itu. Mirwan mengaku pernah menyampaikan informasi kepada SBY untuk tidak melanjutkan program tersebut.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
