tirto.id - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) muncul kembali ke publik. Kali ini SBY tampil menyampaikan pidato politik dalam rangka menutup tahun 2019.
Kemunculan SBY ini merupakan pertama kalinya sejak terbentuknya Kabinet Indonesia Maju, kabinet kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. SBY sempat terlihat dekat dengan Jokowi, namun nasib berkata lain: Demokrat tak mendapatkan jatah jabatan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Meski begitu, dalam pidato dia di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2019) malam, SBY mengatakan Demokrat akan membantu menyukseskan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meskipun parpol berlambang mercy itu memilih berada di luar pemerintahan.
"Meskipun saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan pusat, komitmen kami tak berubah. Kami ingin pemerintah sukses dalam melaksanakan tugasnya," kata SBY.
Demokrat akan mendukung penuh keputusan dan kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai keinginan rakyat. Namun, Demokrat tetap akan mengkritisi keputusan dan kebijakan yang dipandang keliru.
"Semangat Demokrat adalah apa yang telah menjadi kebijakan dan program pemerintah, termasuk APBN tahun 2020, diharapkan bisa dicapai. Sekali lagi kami ingin pemerintah kita sukses," kata SBY.
Pidato politik SBY itu dinilai tak ada yang istimewa. Apalagi terkesan hanya untuk menjaga eksistensi Partai Demokrat usai suaranya melorot di Pemilu 2019, ditambah gagal mendapatkan posisi strategis di pemerintahan Jokowi.
Narasi-narasi yang disampaikan SBY dalam pidato akhir tahun itu juga dinilai sebatas menjaga momentum politik di perpolitikan nasional.
"Pidato ini bagian dari upaya eksistensi PD dalam panggung besar politik nasional. Agar juga menjadi bagian dari instrumen negara, sehingga masih punya peran dan pengaruh pada negara," ujar pengajar komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo kepada reporter Tirto, Kamis (12/12/2019).
Dalam pidato tersebut, kata dia, SBY juga hanya mempertegas posisi partainya, yakni menjadi penyeimbang alias tak mau sepenuhnya berada di luar pemerintahan, tetapi masih mendukung kebijakan Jokowi yang pro-rakyat.
Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar menilai memang Demokrat gaya permainannya selalu berada di dua kaki. Tidak terlalu masuk ke pemerintah, tapi bisa aktif kritik pemerintahan.
"Zona abu-abu ini memang sengaja dipilih Demokrat karena dianggap sebagai platform terbaik Demokrat untuk formula sukses," kata Rully.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai Demokrat memang berhasil mempertahankan haluannya, yakni sebagai partai yang tak ikut blok pemerintah dan juga tak ikut dalam blok oposisi macam Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Apalagi Jokowi memang tak ingin memprioritaskan Partai Demokrat dalam pemerintahannya. Jokowi lebih memilih Partai Gerindra, meskipun kedua partai ini sama-sama tak mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
Dibanding Gerindra, upaya masuk ke dalam pemerintahan Jokowi lebih intensif dilakukan Demokrat.Melalui putera sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa kali menyambangi Istana Kepresidenan menemui Jokowi.
Komunikasi politik yang dijalankan Demokrat ini pun dianggap gagal karena hasilnya tak ada satu pun kader Demokrat yang diinginkan Jokowi menjadi menteri atau jabatan lainnya.
"Jika komunikasi politik demokrat dimaksudkan untuk tujuan masuk kabinet tentu komunikasi itu gagal," jelas Adi.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean membantah bila dalam pidato itu SBY masih berharap partai berlambang mercy mendapatkan posisi yang strategis di pemerintahan Jokowi.
Ferdinand juga tak setuju bila partainya yang berwarna biru ini disebut sebagai partai yang abu-abu dalam bersikap.
"Tidak ada istilah Demokrat mengharap masuk pemerintahan atau ada anggapan Demokrat dibilang abu-abu, itu tidak ada," kata Ferdinand kepada reporter Tirto, Kamis (12/12/2019).
Mantan Juru Bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 ini tak mau bila silaturahmi yang dilakukan AHY sebagai upaya pendekatan dan lobi-lobi agar Demokrat bisa mendapatkan posisi di pemerintahan.
"Pertemuan itu adalah murni diskusi membicarakan situasi politik. Jadi pertemuan-pertemuan itu bukan lobi-lobi," kata dia.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz
