tirto.id - Satgas Penanganan COVID-19 mencatat jumlah kasus aktif setiap harinya terus berkurang. Namun, Satgas mengingatkan semua daerah untuk terus meningkatkan penanganan agar pasien kasus aktif tidak berujung pada kematian.
Selain itu, Satgas menyoroti kabupaten/kota dengan kasus aktif yang tinggi, terutama 50 daerah dengan kasus aktif tertinggi. "Penurunan kasus aktif harus diupayakan tercapai karena kesembuhan yang tinggi," kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito, Kamis (5/8/2021) di Graha BNPB yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.
Berdasarkan 514 kabupaten/kota, sebesar 63,13% atau 324 kabupaten/kota dengan kasus aktif antara 51 - 1.000 kasus. Dan daerah dengan kasus di atas 1.000 kasus masih sebesar 25,49% atau 131 kabupaten/kota. Sementara sebesar 11,09% atau 57 kabupaten/kota kurang dari 50 kasus dan 0,39% atau 2 kabupaten/kota dengan 0 kasus.
Yang sangat disayangkan lagi, pada daerah-daerah dengan kasus di atas 1.000 masih didominasi kabupaten/kota di pulau Jawa - Bali atau sebanyak 83 kabupaten/kota. Untuk itu, kata dia, kasus aktif pada daerah-daerah tersebut perlu ditekan dan kesembuhan semakin tinggi.
Secara rincinya, sebaran kasus aktif terbanyak berada di provinsi Jawa Barat dengan 11 kabupaten/kota, disusul Banten dan Jawa Timur masing-masing 6 kabupaten/kota, dan DI Yogyakarta 5 kabupaten/kota.
Secara tingkat kabupaten/kota ada 5 besar dengan kasus aktif tertinggi, yakni Kota Depok (27.389), Kota Bekasi (22.674), Kota Bandung (15.151), Kabupaten Bantul (14.760) dan Kota Tangerang Selatan (11.180).
Menurut Wiku, yang perlu juga menjadi perhatian, lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki kabupaten/kota dengan kasus aktif diatas 2.300 kasus. "Padahal, pada akhir Mei 2021 atau sebelum lonjakan kasus terjadi, jumlah kasus di kabupaten/kota ini berkisar antara 400 - 1.000 kasus saja," kata Wiku.
Lebih lanjut, untuk daerah-daerah yang masuk dalam 50 besar kabupaten/kota dengan kasus aktif tertinggi juga terdapat di luar Pulau Jawa - Bali. Untuk Pulau Sumatera ada 7 daerah, di Pulau Kalimantan ada 4 kabupaten/kota, Pulau Sulawesi ada 2 kabupaten/kota, Papua ada 2 kabupaten/kota serta Bali, NTT dan Maluku masing-masing 1 kabupaten/kota.
"Penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi di daerahnya masing-masing. Kepada seluruh gubernur dimohon memantau data COVID-19 di provinsinya. Sehingga selalu terpantau perkembangannya, karena hal ini perlu diantisipasi sedini mungkin," kata dia.
Jika kasus aktif di wilayahnya masih tinggi, maka perlu dilakukan evaluasi bersama penanganan COVID-19. Lalu, perlu diidentifikasi kendala dan penyebab yang perlu segera diperbaiki, kata dia.
Kendala tersebut bisa berupa adanya kekurangan terhadap tenaga kesehatan, tempat tidur rumah sakit atau isolasi terpusat, pasokan obat-obatan dan oksigen, atau RT/RW yang belum berkoordinasi dalam pemantauan yang dini atau pemantauan isolasi mandiri warganya.
"Kemudian melakukan tindaklanjut sesuai kebutuhan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat bila diperlukan," tambah Wiku.
Turunnya kasus aktif di tingkat nasional dapat dipertahankan, kata Wiku, jika kabupaten/kota yang menjadi penyumbang tertinggi ini segera memperbaiki situasi sesegera mungkin dan penurunan kasus aktif pada 50 kabupaten/kota ini akan menjadi kunci penting dalam penurunan angka positif nasional.
"Saya yakin 50 kabupaten/kota ini mampu melakukannya asalkan konsisten dalam bekerja keras dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan dan meningkatkan angka kesembuhan," kata Wiku.
Editor: Maya Saputri
