tirto.id - Satgas COVID-19 menyebut daerah dengan minim posko berkorelasi dengan penambahan kasus di daerah. Hal itu, menurutnya, menandakan ketidakhadiran penanganan COVID-19 di daerah yang bersangkutan. Laporan tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adidasmito dari Graha BNPB, Jakarta, Selasa (15/6/2021).
Sejumlah daerah di pulau Jawa dilaporkan mengalami kenaikan kasus tinggi namun memiliki posko COVID-19 dengan jumlah sedikit. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rerata kenaikan kasus tinggi namun memiliki posko COVID-19 yang masih minim.
"Kabupaten/kota dengan persentase pembentukan posko yang masih rendah dengan kenaikan kasus dan bed occupancy rate (BOR) yang tinggi pertama adalah Jakarta Barat. Daerah itu mengalami kenaikan kasus 167% dengan BOR 77,33%. Sementara posko yang terbentuk baru mencapai 25% atau 26 Kelurahan yang sudah membentuk posko dari 86 total Kelurahan," kata Wiku, Selasa.
Jakarta timur mengalami kenaikan kasus 103% dengan BOR 58,02%. Sementara posko yang terbentuk baru mencapai 46% atau 28 Kelurahan dari total 60 kelurahan.
Selanjutnya, dalam catatan Satgas, Jakarta Selatan mengalami kenaikan kasus 85% dengan BOR 78,08%. Posko yang terbentuk baru mencapai 1,5 persen atau hanya satu kelurahan yang sudah membentuk posko dari 63 total kelurahan.
"Ini menjadikan Jakarta Selatan sebagai wilayah dengan posko yang paling sedikit," kata Wiku.
Kemudian dilanjutkan dengan Kota Depok. Berdasarkan data Satgas, Kota Depok mengalami kenaikan kasus 111% dengan BOR 66,16%. Posko yang baru terbentu baru di 19 kelurahan dari total 58 kelurahan. Sementara Jakarta Utara mengalami kenaikan kasus 128% dengan bor mencapai 81,21% dan posko yang terbentuk baru mencapai 38% atau 12 Kelurahan yang sudah membentuk posko dari 31 total kelurahan.
Jakarta Pusat mengalami kenaikan kasus 159% dengan BOR mencapai 86,9%. Posko yang terbentuk baru mencapai 19% atau 8 kelurahan dari 41 total kelurahan. Sedangkan Kota Bekasi mengalami kenaikan kasus 192% dengan BOR mencapai 73,82%. Sementara posko yang terbentuk baru mencapai 18% atau 10 Kelurahan dari total 55 kelurahan, kata Wiku.
Wiku mengingatkan, posko adalah wadah koordinasi perangkat desa dan kelurahan dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas penanganan COVID-19 via PPKM mikro.
Meski ada daerah dengan posko banyak tetapi masih membawa kasus, Wiku mengingatkan fungsi posko harus dioptimalkan. Oleh karena itu, Wiku mengajak publik untuk membangun posko demi menangani lonjakan kasus COVID-19.
"Ingat posko adalah modal utama kita dalam melawan COVID-19 pada tingkat terkecil. Oleh karena itu kemunculan beberapa lonjakan kasus di beberapa daerah, fasilitas pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas sebagai fasilitas umum vital sudah semestinya siap kapan saja baik dalam keadaan kondisi COVID-19 terkendali maupun saat kegawatdaruratan," kata Wiku.
Editor: Restu Diantina Putri
