tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada 2017 Sandiaga Uno belum bisa memastikan bentuk kerjasama program OK OCE dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sandiaga Uno masih akan menggodok masalah ini dengan tim hukum dan tim sinkronisasi, terutama terkait peran Pemprov DKI Jakarta.
"Ini yang tim hukum dan tim sinkronisasi sedang melihat bagaimana nanti sinkronisasinya dengan peran Pemprov sendiri," kata Sandiaga di Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (13/5/2017).
Kendati begitu, Sandiaga Uno mengaku programnya tersebut adalah bagian dari gerakan partisipasi masyarakat yang nantinya akan difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta. "OK OCE itu bagian dari gerakan partisipatif masyarakat dan pemprov akan memfasilitasi. Untuk menjaga quality controlnya sehingga tidak disalahgunakan, maka kemarin kami mencoba patenkan dan kami bentuk perhimpunannya," paparnya.
Dalam memfasilitasi gerakan ini, lanjut Sandiaga Uno, Pemprov DKI nantinya akan melakukan penjembatanan dengan institusi usaha yang ada, "Tapi nanti pemprov tugasnya hanya memfasilitasi dan membantu berkolaborasi dengan gerakan dunia usaha, institusi perbankan, institusi keuangan non perbankan untuk menghadirkan 44 pusat kewirausahaan di 44 kecamatan.”
Tanggal 23 Februari 2017 lalu, Sandiaga Uno telah mematenkan OK OCE ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Tindakan tersebut dilakukan karena Sandiaga Uno merasa ada pihak-pihak yang akan mengklaim programnya tersebut.
Bentuk paten dari OK OCE sendiri, menurut Sandiaga Uno, direncanakan sebagai perhimpunan sesuai dengan usulan dari tim pakar. "Ada sebuah ide dari tim hukum bahwa ini bukan dibentuk sebagai yayasan, tapi perhimpunan," tutur kader Partai Gerindra ini.
Sandiaga Uno pun menjamin tidak akan ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan program ini ke depannya. "Nanti gubernur akan menjadi ex officio di dalam perhimpunan ini. Jadi tidak akan ada konflik kepentingan. Ini murni sepenuhnya gerakan masyarakat," ucap Sandiaga Uno.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Iswara N Raditya
