tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Rizal Ramli menilai lulusan pendidikan umum Indonesia tidak memiliki kemampuan memadai. Oleh karena itu, ia mengusulkan seharusnya Indonesia bisa berkiblat pada sistem pendidikan Jerman, Australia dan Swiss yang lebih fokus pada kejuruan melalui politeknik dan pelatihan vokasional.
"Itu (sistem pendidikan vokasional) lebih fokus, lebih mementingkan pendidikan kejuruan sehingga alumninya bisa masuk cepat ke industri. Sementara kita terlalu jor-joran menyediakan pendidikan umum. Kebanyakan lulusannya memang berpengetahuan luas, tapi tidak memiliki skill yang memadai," kata Rizal dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Hal tersebut, Menurut Rizal, disebabkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini lebih cenderung berkiblat pada negara Amerika Serikat dan Inggris dan lebih memfokuskan pada pendidikan umum, bukan pada penjuruan.
"Bahkan total anggaran pendidikan itu Rp414 triliun yang seluruhnya untuk pendidikan umum," imbuhnya.
Berdasarkan alasan tersebut, kata dia, Kementerian Kemaritiman bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri membahas strategi percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar segera menjadi tenaga profesional Indonesia.
"Dua minggu yang lalu kami ada pertemuan, di mana kami ingin mendorong percepatan peningkatan tenaga kerja profesional," kata Rizal.
Ia menambahkan, usulan peningkatan kualitas tenaga kerja itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan akan dibahas dalam rapat kabinet.
Pada kesempatan yang sama, Menaker Hanif juga mengatakan, pihaknya khawatir dengan banyaknya proyek pembangunan pemerintah tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni.
“Isu mengenai peningkatan kompetensi itu bukan saja sangat penting, tetapi ada satu kata kunci yang harus kita garisbawahi bersama, yaitu percepatan," katanya.
"Tapi yang lebih penting lagi adalah soal bagaimana 'moving faster' (bergerak cepat). Percepatan itu yang perlu lebih banyak dukungan dari berbagai kalangan. Kami berharap ini menjadi kebijakan pemerintah, bukan hanya kebijakan sektor tenaga kerja," tambah Hanif. (ANT)
